BACA JUGA: Ingin Hidup Lebih Tenang? Stop Kebiasaan Ini!
Jelas, penambahan pajak PPN 1 persen itu akan membebani rakyat. Sebab, daya beli masyarakat kini masih lemah. Harga barang pasti akan naik. Industri roti, misalnya, terigu tambah PPN, begitu juga minyak goreng, gulanya, dan bahan lainnya.
Otomatis, biaya produksi bengkak karena ada tambahan biaya di setiap mata rantai pasok produksi. Belum lagi PPN saat pindah ke konsumen. Ujung-ujungnya, semua menjadi beban rakyat sebagai konsumen. Harga melambung.
Beratnya, penambahan PPN sudah diungkapkan sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengusaha, hingga menjadi pembicaraan di berbagai platform medsos. Tapi, hingga tulisan ini dibuat, Kemenkeu tetap menegaskan akan memberlakukannya.
Bila PPN 12 persen berlaku, APBN bakal sehat. Permintaan tambah anggaran para menteri bisa masuk. Tapi, di sisi lain, itu akan mendapat reaksi negatif serta protes dari rakyat.
Barang tambah mahal, tapi masih minim strategi menambah tebal kantong rakyat. Kemesraan pemerintahan Prabowo yang baru seumur jagung dengan rakyat berpotensi merenggang.
BACA JUGA:Kementerian PU Anggarkan Rp12 T untuk Bangun 17 Bendungan
Apalagi, rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Putusan itu juga sangat tidak populer. Hitungan ekonominya menyehatkan APBN, tapi sangat dibenci publik.
Bila PPN 12 persen diterapkan secara bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM, beban publik makin berat. Apakah itu tanda-tanda awal meredupnya bulan madu? (*)