Ketua DPRD Lampung Minta Pengawasan Ketat Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Reporter: decky |

Editor: decky |

Kamis , 02 Oct 2025 - 20:03

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menekankan perlunya pengawasan ketat dapur MBG demi menjamin keamanan pangan bagi siswa. - FOTO FOTO IST--

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur pengolahannya. Hal ini menyusul kasus keracunan siswa yang menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Soal keracunan MBG ini harus kami sikapi serius. Saya mengimbau teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten, maupun provinsi, untuk turun langsung meninjau dapur pengolahan makanan. Harus dipastikan higienitas dan kepatuhan standar benar-benar terpenuhi,” ujar Giri usai rapat di Gedung Komisi DPRD Lampung, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, ada standar yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG, mulai dari kelayakan pangan, proses memasak, hingga pengelolaan alat dan kebersihan. Ia juga menekankan pentingnya tenaga masak dan pengelola dapur memiliki sertifikasi agar kualitas dan keamanan makanan terjamin.

“Dengan standar itu, kita bisa menghindari risiko kontaminasi makanan yang berbahaya bagi kesehatan siswa,” katanya.

Giri menegaskan, peran legislatif bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pemberi masukan agar program berjalan optimal. “Kami meminta DPR di semua tingkatan untuk aktif memantau langsung dapur-dapur. Jangan sampai operasional berjalan asal-asalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait regulasi dan petunjuk teknis (juknis) program MBG. Menurutnya, aturan teknis sudah cukup detail, tetapi implementasinya masih perlu pembenahan, terutama soal kehadiran ahli gizi di setiap dapur.

“Program ini sebenarnya sangat baik. Jangan sampai karena kesalahan teknis di lapangan justru menimbulkan masalah. Kami juga tidak sepakat jika diganti dengan uang tunai. Tujuan MBG bukan hanya untuk distribusi makanan sehat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah,” pungkas Giri. (abd)

ketua dprd lampung minta pengawasan ketat dapur program makan bergizi gratis                            bandar lampung – ketua dprd provinsi lampung, ahmad giri akbar, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) di setiap dapur pengolahannya. hal ini menyusul kasus keracunan siswa yang menerima program unggulan presiden prabowo subianto tersebut.
--
“soal keracunan mbg ini harus kami sikapi serius. saya mengimbau teman-teman dpr, baik di kota, kabupaten, maupun provinsi, untuk turun langsung meninjau dapur pengolahan makanan. harus dipastikan higienitas dan kepatuhan standar benar-benar terpenuhi,” ujar giri usai rapat di gedung komisi dprd lampung, selasa (30/9/2025).
menurutnya, ada standar yang wajib dipenuhi setiap dapur mbg, mulai dari kelayakan pangan, proses memasak, hingga pengelolaan alat dan kebersihan. ia juga menekankan pentingnya tenaga masak dan pengelola dapur memiliki sertifikasi agar kualitas dan keamanan makanan terjamin.
--
“dengan standar itu, kita bisa menghindari risiko kontaminasi makanan yang berbahaya bagi kesehatan siswa,” katanya.
giri menegaskan, peran legislatif bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pemberi masukan agar program berjalan optimal. “kami meminta dpr di semua tingkatan untuk aktif memantau langsung dapur-dapur. jangan sampai operasional berjalan asal-asalan,” tegasnya.
baca juga:ketua dprd provinsi lampung dorong mahasiswa teknokrat jadi leader di indonesia emas 2045
ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan gizi nasional (bgn) terkait regulasi dan petunjuk teknis (juknis) program mbg. menurutnya, aturan teknis sudah cukup detail, tetapi implementasinya masih perlu pembenahan, terutama soal kehadiran ahli gizi di setiap dapur.
baca juga:dprd provinsi lampung rampungkan tatib periode 2024-2029, segera diusulkan ke kemendagri
“program ini sebenarnya sangat baik. jangan sampai karena kesalahan teknis di lapangan justru menimbulkan masalah. kami juga tidak sepakat jika diganti dengan uang tunai. tujuan mbg bukan hanya untuk distribusi makanan sehat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah,” pungkas giri. (abd)

Tag

Share