Dalam kesempatan itu, Made juga meminta saat pembahasan Komisi, para OPD agar menyampaikan program dalam RKA secara menyeluruh. "Karena ini dijadikan dasar pembahsan dan penyusunan RAPBD. Kamimendesak pengkajian ulang dengn seksama, berdasarkan asas kebutuhan. Agar tidak terjadi ketimpangan rutin. Ini dilakukan untuk kesejahteraan. Namun menyetujui untuk dibahas lebih lanjut ke perda," ujarnya.
Dalam pandumnya, Jubir Fraksi PKB Binti Amanah meminta pemprpv untuk meningkatkan PAD. "PAD bisa lebih ditingkatkan lagi. Keberihakan anggaran pemprov yang terkonsentrasi kepada penguatan religiusitas. Pandum telah disampaikan demi terwujudnya lampung berjaya, setuju untuk dilanjutkan," katanya.
Jubir Fraksi PKS Zunianto mengatakan, problematika lampung masih seputar kemiskinan. Meski angkanya turun, sambungnya, masih diatas rata-rata angka nasional. "Ini patut menjadi perhatian kita semua," kata dia.
Juru Bicara Fraksi PAN Sugianto mengatakan, anggaran kesehatan memang meningkat, namun masih dibawah standar ketentuan. Hanya 10 persen dari total belanja di luar gaji pegawai.
"Menggambarkan pemprov hanya mengejar pelayanan tanpa melihat kesehatan ebagai kebutuhan dasar. Kita juga masih belum bisa move on dari provinsi termiskin. Kebijakan anggaran masih berkutat pada formalistik, belum pada keutuhan real terutama kebutuhan nelayan. Kami mengajak seluruh faksi bersungguh-sungguh kajian apbd, untuk kemudian ditetapkan sebagai perda," ujarnya. (abd)