BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - DPRD Provinsi Lampung menggear rapat Paripurna DPRD Lampung Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DRPD Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Tahun Angaran 2024.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay itu digelar Kamis 9 November 2023, di ruang Sidang Paripurna setempat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekdaprov Fahrizal Darminto beserta jajaran.
Secara umum, seluruh fraksi memberikan persetujuan agar pembahasan RAPBD dilanjutkan.
Kemudian, akan dilangsungkan paripurna jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi ini, pada Senin 13 November 2023.
Kritikan keras datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pandangan yang dibacakan Juru Bicara Ketut Rameo, salahsatu yang menjadi sorotan adalah kemiskinan.
Di mana, pemprov dalam upaya pengentasan kemiskinan terjadu stagnasi atau perlambatan.
Meski angka kemiskinan menurun, 12,76 persen (2020), 11,67 persen (2021) dan 11,44 persen (2022), kata Ketut, itu sangat lambat.
Merujuk data, Lampung masuk dalam kategori empat daerah termiskin di Sumatera. NAD, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan.
Angka tingkat pengangguran terbuja (TPT) pada tahun 2022 belum melampaui target. Realisasinya 4.52 poin.
Kemudian, yang menjadi catatan lagi adalah mengenai nilai tukar petani (NTP). Di mana Lampung masuk dalam daerah 10 provinai yang penurunan NTPnya terdalam. Periode hingga Oktober 2022, nilainya 4,41 persen.
Di tahun 2017-2018 NTP Lampung bisa melebihi angka rata-rata nasional.
Sementara pembangunan kemantapan jalan juga menjadi perhatian.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Pemprov memiliki kemandirian fiskal secara terukur dan realistis.
Dinilainya, Gubernur dan jajaran kurang bekerja maksimal dalam menggali PAD, dimana belum memaksimalkan inovasi.