DPR Soroti Ketahanan Nasional di Tengah Geopolitik

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti pentingnya ketahanan nasional di tengah situasi geopolitik dunia. Hal tersebut disampaikan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI yang diperingati setiap 5 Oktober.
Politisi PKS tersebut menyampaikan, TNI merupakan elemen utama dalam sistem ketahanan nasional. Kendati demikian, dia menilai militer bukan satu-satunya aspek penting dalam ketahanan nasional. 
"Namun, juga ada sinergi antara pertahanan, kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, dan persatuan bangsa," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Sukamta menambahkan, ketahanan nasional harus diiringi karakter prajurit TNI yang profesional, modern, dan berkarakter. Terkait hal itu, kata dia, pembangunan kekuatan TNI harus terus diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan kesiapan pertahanan nasional.
"Tentunya dengan tetap menempatkan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan sebagai dasar utama dalam setiap langkah strategis pertahanan negara," kata Sukamta.
Sukamta juga berpesan agar setiap prajurit memperkuat kembali semangat pertahanan rakyat semesta. Alasannya, rakyat bukan hanya satu-satunya objek perlindungan, tetapi juga bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
"Ketahanan nasional yang tangguh hanya dapat terwujud apabila rakyat hidup sejahtera, berpendidikan, dan memiliki kesadaran bela negara yang tinggi," terangnya.
Sukamta memastikan, Komisi I DPR akan terus menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal untuk mendukung penguatan TNI dan sistem pertahanan nasional secara berkelanjutan.
"Selama delapan dekade, TNI telah menjadi pelindung rakyat dan simbol kehormatan bangsa. Pada usia yang ke-80 ini, TNI diharapkan terus menjaga profesionalisme, memperkuat disiplin dan dedikasi, serta mempertahankan kedekatan dengan rakyat," katanya.
Sementara, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmen penuh mendukung kebutuhan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mencapai minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan, dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki kekuatan militer modern, alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong rendah. 
“Ke depan, kita akan memperkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiskal negara,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Kekuatan pokok minimum (MEF) merupakan standar kekuatan pertahanan minimal yang wajib dimiliki Indonesia agar mampu melaksanakan tugas pokok dan menghadapi ancaman secara efektif. 
Tercatat, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI pada 2025 mencapai Rp 139,2 triliun, dan meningkat menjadi Rp 187,1 triliun pada 2026 berdasarkan hasil persetujuan DPR.
Menurut Said, dalam laporan Defense Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower, Indonesia berada posisi ke-29 dunia, masih di bawah Singapura yang menempati posisi ke-26. “Tentu ini belum ideal untuk mendukung MEF karena keterbatasan fiskal kita,” jelasnya.
Untuk mencapai target MEF, Said menilai dibutuhkan dukungan organisasi, pengembangan industri militer, kecukupan anggaran, dan peningkatan profesionalitas prajurit.
Sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri pertahanan, telah dibentuk sejumlah satuan baru, antara lain enam komando daerah militer (Kodam) baru, 14 komando daerah angkatan laut (Kodal), tiga komando daerah angkatan udara (Kodau), dan satu komando operasi udara.
Selain itu, enam grup Kopassus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 batalion teritorial tambahan, serta tengah dibangun lima batalion infanteri Marinir dan lima batalion komando Kopasgat.
Said juga menyoroti kemajuan industri pertahanan nasional, seperti PT PAL Indonesia yang memproduksi kapal perang, serta PT Pindad yang memproduksi tank, senapan, dan artileri berat. Indonesia juga berpartisipasi dalam pengembangan pesawat tempur KAI KF-21 Boramae bersama Korea Selatan.
“Industri pertahanan nasional diperlukan untuk membangun kemandirian alat pertahanan negara,” katanya.
Said menekankan pentingnya profesionalitas prajurit TNI sebagai modal utama memperkuat pertahanan nasional. Ia mengingatkan agar TNI tetap netral dari politik praktis, sedangkan politisi sipil juga tidak menarik TNI ke arena politik. 
“Profesionalitas TNI berarti prajurit memiliki kemampuan tempur, disiplin, loyalitas, dan setia pada Sapta Marga,” tegasnya.
Menurut Said, sistem merit yang ketat sudah diterapkan pada TNI, yaitu prestasi menjadi acuan utama kenaikan pangkat. “Bravo, Dirgahayu ke-80 TNI. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” tutup Said. (beritasatu/c1/yud)