Hamas Setuju Gencatan Senjata dengan Israel, Negosiasi Dimulai di Mesir

JAKARTA — Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, secara resmi menerima rancangan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya telah tiba di Mesir pada Minggu (5/10) untuk mempersiapkan jalannya perundingan yang digelar di Kota Sharm El Sheikh, wilayah pesisir Laut Merah.

Pertemuan tersebut akan membahas secara rinci pelaksanaan tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza, yang merupakan bagian dari proposal pascaperang yang sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Usai berdialog dengan perwakilan Hamas, pihak Mesir dijadwalkan menggelar pertemuan terpisah dengan delegasi Israel.

Hasil dari kedua pembahasan itu nantinya akan diserahkan kepada Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bersama Jared Kushner, yang juga ikut mengawasi jalannya proses negosiasi tersebut.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir, agenda pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/10) akan menitikberatkan pada pembahasan teknis mengenai pertukaran seluruh sandera Israel dan tahanan Palestina.

Dalam pernyataannya, pimpinan Hamas menegaskan bahwa keputusan menerima rancangan gencatan senjata tersebut diambil dengan mempertimbangkan tiga faktor utama, salah satunya adalah menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Pernyataan resmi itu dikutip dari unggahan jurnalis dan analis geopolitik Sulaiman Ahmed melalui akun X (Twitter) resminya, @ShaykhSulaiman_, pada Minggu (5/10).

“Setelah kami mempelajari isi rencana tersebut secara mendalam, ada tiga faktor penting yang menjadi dasar keputusan kami,” demikian disampaikan pimpinan Hamas dalam pernyataan tertulisnya.

Pertama, keputusan ini diambil untuk mengakhiri genosida dan penderitaan rakyat Palestina di Gaza, membuka jalur bantuan kemanusiaan, serta memulihkan kondisi kehidupan yang telah hancur selama hampir dua tahun terakhir akibat agresi militer Israel.

Kedua, Hamas menegaskan komitmennya terhadap tanggung jawab nasional, yakni berkoordinasi dengan berbagai faksi perlawanan Palestina lainnya yang turut berjuang mempertahankan wilayah Gaza.

Ketiga, keputusan ini juga mempertimbangkan dukungan dari negara-negara Arab dan Islam, yang sejak awal memberikan bantuan diplomatik dan politik untuk mendesak berakhirnya serangan militer Israel.

Lebih lanjut, pimpinan Hamas menjabarkan tiga poin utama yang menjadi inti dalam rancangan kesepakatan tersebut.

Bagian pertama meliputi penghentian perang secara total, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembebasan tahanan, serta pembukaan penuh jalur bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung.