Bupati Elfianah Tekankan ASN Mesuji Harus Hindari Konflik Kepentingan

MESUJI – Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam penerapan kode etik ASN di lingkungan Pemkab Mesuji.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Senin (27/10).

Dalam sambutannya, Bupati Mesuji Elfianah menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Mesuji dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kita semua memahami bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu akar permasalahan yang dapat memicu pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, bahkan tindak pidana korupsi,” ujar Elfianah.

Ia menekankan pentingnya bagi seluruh ASN untuk memahami dan menaati peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sesuai ketentuan perundangan.

Beberapa regulasi yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

“Semua aturan tersebut menekankan pentingnya nilai dasar, etika, moral, dan profesionalitas sebagai pondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas,” jelasnya.

Elfianah berharap kegiatan Bimtek ini mampu memperkuat budaya antikorupsi, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, serta membangun sikap profesional dan berintegritas tinggi di lingkungan Pemkab Mesuji.

“ASN Mesuji harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di tempat kerjanya masing-masing,” kata Elfianah.

Ia juga mengapresiasi panitia, narasumber, dan seluruh peserta atas partisipasi dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut.

“Kegiatan seperti ini penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya.(*)