JAKARTA– Pemerintah membidik optimalnya serapan tenaga kerja lulusan SMK. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK.
Dirjen PKPLK, Tatang Muttaqin, menegaskan, BKK memiliki peran strategis sebagai penghubung antara lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, peran tersebut masih belum optimal karena keterbatasan kapasitas teknis dan jaringan.
“Saat ini jumlah BKK belum mencapai 50 persen dari total sekitar 14 ribu SMK di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, kami berharap BKK bisa berkembang secara kuantitas dan kualitas untuk benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja,” ujar Tatang.
Ia menambahkan, Kemendikdasmen terus berupaya meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melalui pelatihan serta penguatan kemampuan analisis pasar kerja. BKK ke depan diharapkan bukan hanya menjadi penyalur kerja, tetapi juga mitra strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan.
Melalui kerja sama ini, BKK akan mendapat pembinaan kelembagaan, informasi pasar kerja berbasis sektor dan rumpun keahlian, layanan e-assessment, fasilitasi izin pameran kerja, hingga dukungan bagi lulusan SMK dan LKP dalam kewirausahaan.
“Dengan sinergi lintas kementerian, BKK akan menjadi wadah pengembangan talenta yang mampu bersaing secara global serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Tatang.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak lagi bisa dilakukan dengan pola business as usual. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Hari ini kita tidak hanya perlu connecting the dots antara pendidikan, pelatihan, dan industri, tapi juga connecting more dots—melibatkan lebih banyak sektor untuk solusi ketenagakerjaan yang lebih nyata dan berkelanjutan,” tegas Yassierli.
Ia menambahkan, kunci utama dari penciptaan solusi bersama adalah kebersamaan antar pihak. Pemerintah pusat, daerah, dunia pendidikan, dan pelaku industri harus saling bersinergi untuk menciptakan sistem penempatan kerja yang lebih efisien dan inklusif. (rls/c1/abd)