PKB Tak Usulkan Nama Menteri Baru

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan partainya tidak mengusulkan nama pengganti menteri seusai reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kursi yang terdampak adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding yang digantikan oleh Mukhtarudin. Meski begitu, PKB memilih untuk tidak menyodorkan kandidat baru.
“Enggak (ada usulan dari DPP PKB). Kewenangan presiden itu,” kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, keputusan menunjuk menteri sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden Prabowo. PKB sebagai partai pendukung siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan kepala negara.
Meski tidak mengajukan nama, PKB tetap memberi catatan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Cucun menilai, selama ini pemerintah cenderung menekankan kontribusi devisa tanpa memberikan perlindungan yang memadai.
“Tugas negara melindungi segala tumpah darah, di antaranya jangan hanya kirim PMI, tetapi proteksinya enggak jelas,” tegas Cucun.
Ia menekankan pentingnya perjanjian resmi dengan negara tujuan agar pekerja migran Indonesia benar-benar terlindungi.
“Harus ada MoU yang betul-betul protect anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang,” imbuhnya.
Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diumumkan Senin (8/9/2025), sejumlah posisi strategis berubah. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan (sementara kosong) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding digantikan Mukhtarudin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan Ferry Juliantono, dan Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo (sementara kosong).
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal, merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Abdul Kadir Karding dari jabatannya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Cucun menegaskan, langkah Presiden Prabowo tersebut merupakan hak prerogatif kepala negara. “Itu kewenangan Pak Presiden, kewenangan Pak Presiden,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (8/9/2025).
Ketika ditanya apakah PKB telah mengajukan nama untuk menggantikan Abdul Karding atau menteri lain yang terkena reshuffle, Cucun enggan memberikan komentar lebih jauh.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, apa pun keputusan Presiden dalam merombak Kabinet Merah Putih, PKB akan menghormatinya. “Itu kewenangan Pak Presiden langsung,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Beberapa kementerian yang mengalami pergantian menteri antara lain:
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kementerian Koperasi (Kemenkop) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). (beritsatu/c1/yud)