JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bereaksi setelah hasil penghitungan KPU menyatakan gagal melaju ke Senayan. Para kader pun meminta pertanggungjawaban dari Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum PPP.
Perwakilan dari Forum Kader PPP Maman Firmasnyah mengatakan pihaknya hanya mendapat persentase suara sebanyak 3,87 persen atau 5.878.777 suara. Hal itu menyebabkan PPP berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
“Secara khusus kami menilai bahwa Mardiono telah banyak memberikan janji manis kepada stakeholder PPP yaitu kiai, ulama serta para kader,” kata Maman kepada wartawan, Minggu (31/3).
BACA JUGA:Elfianah Sebut Didukung 10 Ribu Relawan, Mau Maju Independen?
Maman mengaku masih ingat pernyataan Mardiono pada saat mengambil alih kepemimpinan di PPP. Tak lolosnya PPP ke parlemen, merupakan pencapaian terburuk PPP sepanjang masa.
“Mardiono menyatakan siap berkorban sepenuh jiwa raga, siap mati demi meningkatkan suara PPP, siap menjual aset pribadi demi kepentingan PPP,” ujar Maman.
Tidak hanya itu, adanya perombakan kepengurusan di tingkat DPW maupun DPC sejak Mardiono menjabat Plt Ketum, telah mengganggu kinerja pengurus di daerah basis.
“Kami mencontohkan di DPW DKI Jakarta, pemecatan struktur secara tidak sah telah menggangu proses konsolidasi pemilu 2024, sehingga perolehan suara PPP di Jakarta juga ikut menurun,” cetus Maman.
BACA JUGA:Capaian Hasil Pembangunan Bina Marga Dinas PUPR Waykanan Tahun 2023
Menyikapi hal itu, para kader PPP pun menyampaikan sejumlah hal:
1. Meminta pertanggungjawaban Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP atas kegagalan kepemimpinan sehingg terjadi penurunan suara yang signifikan pada pemilu 2024.
2. Menagih janji Mardiono bahwa dirinya siap berkorban sekuat jiwa raga untuk PPP. Siap mati demi kemenangan dan rela menjual aset demi PPP.
3. Meminta kepada DPP PPP untuk segera melakukan percepatan Muktamar demi tegaknya disiplin organisasi.
4. Mendukung secara moral kinerja tim Hukum DPP PPP dalam menghadapi gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. (*)