Pemerintah Sahkan Kepengurusan PPP Hasil Muktamar X, Mardiono Resmi Jadi Ketua Umum

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 02 Oct 2025 - 16:06

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar X telah diteken dengan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum.-FOTO IST-

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

“Pada Rabu (1/10) kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” ujarnya.

Supratman menjelaskan, penandatanganan SK dilakukan setelah Mardiono mengajukan pendaftaran kepengurusan hasil Muktamar X pada Selasa (30/9) melalui sistem administrasi badan hukum.

“Setelah mereka mengakses sistem administrasi, kami lakukan penelitian berdasarkan AD/ART. Yang digunakan masih AD/ART hasil Muktamar IX di Makassar dan belum ada perubahan,” jelas mantan Ketua Baleg DPR RI tersebut.

Meski SK telah diteken, Supratman mengaku belum mengetahui apakah dokumen itu sudah diserahkan Ditjen AHU kepada Mardiono. “Saya serahkan kepada tim di Kemenkumham. Yang jelas saya sudah menandatangani kepengurusan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, Kemenkumham berkomitmen memberikan respons cepat terhadap permohonan persetujuan hasil musyawarah organisasi. “Banyak permohonan yang langsung saya sahkan di hari yang sama saat mereka mendaftar, tanpa harus menunggu lama,” tambahnya.

Diketahui, terdapat dua kubu yang mengajukan permohonan pengesahan hasil Muktamar X PPP. Kubu Mardiono lebih dulu mendaftar secara daring setelah dirinya terpilih aklamasi sebagai ketua umum. Sementara kubu Agus Suparmanto baru menyerahkan berkas pada Rabu (1/10), meski dalam Muktamar X di Ancol, Sabtu (27/9), ia juga dinyatakan terpilih secara aklamasi.

Pemerintah mengesahkan hasil Muktamar X PPP yang menyatakan Muhamad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketum partai.

Hal demikian seperti diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Supratman mengatakan pada Rabu (1/10) kemarin, sudah meneken surat keputusan (SK) terkait pengesahan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

"Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," kata dia, Kamis.

pemerintah sahkan kepengurusan ppp hasil muktamar x, mardiono resmi jadi ketua umum                            jakarta – pemerintah melalui kementerian hukum  (kemenkum) resmi mengesahkan kepengurusan partai persatuan pembangunan (ppp) hasil muktamar x yang menetapkan muhamad mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi.
hal itu disampaikan menteri hukum, supratman andi agtas, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (2/10).
“pada rabu (1/10) kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan (sk) pengesahan kepengurusan bapak mardiono,” ujarnya.
supratman menjelaskan, penandatanganan sk dilakukan setelah mardiono mengajukan pendaftaran kepengurusan hasil muktamar x pada selasa (30/9) melalui sistem administrasi badan hukum.
baca juga:dualisme ppp, menkum supratman tegaskan pemerintah hanya sahkan sesuai ad/art
“setelah mereka mengakses sistem administrasi, kami lakukan penelitian berdasarkan ad/art. yang digunakan masih ad/art hasil muktamar ix di makassar dan belum ada perubahan,” jelas mantan ketua baleg dpr ri tersebut.
meski sk telah diteken, supratman mengaku belum mengetahui apakah dokumen itu sudah diserahkan ditjen ahu kepada mardiono. “saya serahkan kepada tim di kemenkumham. yang jelas saya sudah menandatangani kepengurusan tersebut,” katanya.
ia menegaskan, kemenkumham berkomitmen memberikan respons cepat terhadap permohonan persetujuan hasil musyawarah organisasi. “banyak permohonan yang langsung saya sahkan di hari yang sama saat mereka mendaftar, tanpa harus menunggu lama,” tambahnya.
diketahui, terdapat dua kubu yang mengajukan permohonan pengesahan hasil muktamar x ppp. kubu mardiono lebih dulu mendaftar secara daring setelah dirinya terpilih aklamasi sebagai ketua umum. sementara kubu agus suparmanto baru menyerahkan berkas pada rabu (1/10), meski dalam muktamar x di ancol, sabtu (27/9), ia juga dinyatakan terpilih secara aklamasi.
baca juga:alfamart kembali jalankan program 'satu telur sehari' di 25 kota dan kabupaten
pemerintah mengesahkan hasil muktamar x ppp yang menyatakan muhamad mardiono terpilih secara aklamasi sebagai ketum partai.
hal demikian seperti diungkapkan menteri hukum (menkum) supratman andi agtas saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (2/10).
supratman mengatakan pada rabu (1/10) kemarin, sudah meneken surat keputusan (sk) terkait pengesahan kepengurusan ppp di bawah komando mardiono.
"kemarin pagi saya sudah menandatangani sk pengesahan kepengurusan bapak mardiono," kata dia, kamis.
supratman melanjutkan penandatanganan itu dilakukan setelah mardiono mendaftarkan kepengurusan hasil muktamar x pada selasa (30/9).
"kemudian setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum, kemudian kami lakukan penelitian," ujar eks ketua badan legislasi (baleg) dpr ri itu.
menurutnya, kemenkum melihat sisi ad/art ppp sebelum meneken sk kepengurusan partai berkelir hijau di bawah komando mardiono.
"dilakukan penelitian berdasarkan ad/art, di mana menggunakan ad/art hasil muktamar ke ix di makassar lalu dan itu tidak berubah," katanya.
namun, dia belum tahu soal kemungkinan sk kepengurusan ppp sudah diserahkan ditjen ahu ke mardiono.
"saya belum tahu, karena saya serahkan kepada teman-teman di kemenkum untuk menyerahkan, yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusn itu," ujar supratman.
pria kelahiran soppeng, sulawesi selatan (sulsel) itu menyebutkan kemenkum memang berkomitmen untuk merespons cepat semua aduan publik, termasuk permohonan persetujuan hasil musyawarah sebuah organisasi.
"ada yang saya selesaikan dan lebih banyak di hari mereka mendaftar, saya langsung sahkan, jadi tidak menunggu waktu dan itu pun berlaku," ungkap dia.
sebelumnya, dua kubu mengajukan permohonan persetujuan hasil muktamar x ppp ke kemenkum, yakni pihak mardiono dan agus suparmanto.
kubu mardiono lebih dahulu mengajukan permohonan secara daring setelah utusan khusus presiden ri prabowo subianto itu terpilih aklamasi menjadi ketum ppp.
selanjutnya, kubu agus pada rabu (1/10) kemarin mengajukan permohonan persetujuan hasil muktamar x ppp ke kemenkum.
diketahui, agus dalam muktamar x di ancol, sabtu (27/9) kemarin juga dinyatakan terpilih secara aklamasi sebagai ketum ppp. (ast/jpnn)