1. Menyesuaikan penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi.
2. Mengintegrasikan penggunaan Dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan realisasi.
BACA JUGA:Setelah Instruksi Gubernur Lampung, Kemendag dan Kemenko Bahas Usulan Larangan Impor Singkong
3. Menjaga efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk masyarakat.
Ketika daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, Pemprov Lampung justru sudah mengeksekusinya. Inilah yang disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas dan kapan harus rem.
Bahkan Mendagri Tito Karnavian sendiri menekankan bahwa belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan Pemprov Lampung menjawab itu bukan dengan retorika, tapi dengan angka.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” ujar seorang akademisi keuangan publik dari Universitas Lampung yang menilai strategi fiskal Pemprov Lampung sebagai praktik reformasi yang tidak defensif, tetapi solutif dan dinamis.
Jadi, kalau hari ini orang bertanya, “Apa kabar realisasi APBD Lampung?” Jawabannya adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi contoh percepatan fiskal yang patut dicontoh.
Dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik.
Lebih dari sekadar membelanjakan anggaran, Pemprov Lampung telah menunjukkan bagaimana _fiscal leadership_ bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas dan akuntabilitas kinerja anggaran. (*)