Guru Honorer Geruduk DPRD, Tagih Janji PPPK

BANDARLAMPUNG – Puluhan guru honorer yang bertugas di sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandarlampung mendatangi kantor DPRD setempat. 

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk meminta kejelasan terkait status pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu.

Sekitar 90 guru honorer hadir dalam audiensi tersebut. Mereka didampingi kuasa hukum dan diterima anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung. Hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandarlampung.

BACA JUGA:Ancam Nyawa, ODOL Dibiarkan Beraksi

Salah seorang guru honorer, Rizky, menyampaikan kegelisahannya. Ia menilai pemerintah daerah seolah lamban dalam memberikan kepastian status mereka.

“Kami ingin kepastian. Di daerah lain seperti Lampung Selatan sudah ada pengangkatan. Sementara di Bandarlampung kami masih menunggu kepastian tanpa kejelasan,” ujarnya.

Menurut Rizky, mayoritas guru honorer yang datang sudah bertahun-tahun mengabdi di sekolah, namun masih belum jelas status kepegawaiannya. Hal itu membuat para guru khawatir akan masa depan mereka, apalagi di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala BKPSDM Kota Bandarlampung, Zulkifli, memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa pemerintah kota telah mengajukan formasi dan mengupayakan agar pengangkatan guru honorer bisa terealisasi pada tahun 2026 mendatang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Insya Allah, setidaknya ada sekitar seribu lebih guru dan empat ratus lebih tenaga teknis yang akan terakomodir dalam pengangkatan P3K tahun 2026,” jelasnya.

Zulkifli menegaskan, Pemkot berkomitmen memperjuangkan nasib guru honorer. Namun proses tersebut membutuhkan waktu dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Bandarlampung Eka Afriana mengakui adanya kekurangan dalam hal sosialisasi.

’’Kami menyadari ada kelalaian di pihak kami yang kurang memberikan sosialisasi secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan simpang siur informasi di kalangan guru honorer,” ungkap Eka.

Ia berjanji Disdik lebih intens memberikan informasi yang jelas dan akurat agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di antara para guru.

Terpisah, aksi demo honorer juga terjadi di Tulangbawang, Sekretaris Kabupaten Tuba Ferli Yuledi angkat bicara pasca demo ratusan tenaga honorer R4 di kantor bupati setempat.