Harap Bersabar! Pemkab Tuba Masih Bahas Nasib Honorer R4

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 19 Aug 2025 - 17:02

DEMO: Honorer R4 saat mendatangi kantor Bupati Tuba. -FOTO IST-

MENGGALA - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tulangbawang (Tuba) Ferli Yuledi angkat bicara pasca demo ratusan tenaga honorer R4 di Kantor Bupati setempat pada Minggu (17/8) lalu.

Pasca demo tersebut, Bing - sapaan akrab - Ferli Yuledi menyampaikan aspirasi para honorer R4 akan ditampung oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama.

Menurut Ferli, pembahasan terkait tuntutan dan aspirasi para honorer R4 akan dilakukan sesuai aturan yang terbaik.

"Iya, lagi kita bahas. Semoga menyimpulkan yang terbaik dan sesuai aturan," kata Ferli Yuledi kepada Radar Lampung, Selasa 19 Agustus 2025.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuba juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersifat penting terkait usulan kebutuhan pegawai PPPK Paruh Waktu.

SE tersebut Tentang Validasi dan Pemetaan Data Pegawai Non-ASN Pemkab Tulangbawang dengan Nomor: B/800.1.13.2/182/V.4/TB/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025.

Surat edaran ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan pemerintahan setempat.

Surat tersebut juga ditanda tangani oleh Sekkab Tuba Ferli Yuledi dan ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.

Dalam SE tersebut para Kepala OPD diminta untuk segera melakukan Validasi dan Pemetaan Data Pegawai Non-ASN di masing-masing OPD.

Data tersebut diminta untuk segera disampaikan kepada Bupati Tulangbawang melalui Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) setempat selambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025.

Jika OPD tidak menyampaikan hasil validasi dan pemetaan, maka OPD dianggap tidak memiliki pegawai Non-ASN.

Surat Edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu.

Diketahui, ratusan tenaga honorer R4 dari tenaga medis dan guru ngeluruk Kantor Bupati Tuba pada Hari Kemerdekaan RI ke-80, Minggu 17 Agustus 2025.

Diketahui, kategori R4 adalah honorer yang tidak terdata di BKN sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke ASN.

harap bersabar! pemkab tuba masih bahas nasib honorer r4                             menggala - sekretaris kabupaten (sekkab) tulangbawang (tuba) ferli yuledi angkat bicara pasca demo ratusan tenaga honorer r4 di kantor bupati setempat pada minggu (17/8) lalu.
pasca demo tersebut, bing - sapaan akrab - ferli yuledi menyampaikan aspirasi para honorer r4 akan ditampung oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama.
menurut ferli, pembahasan terkait tuntutan dan aspirasi para honorer r4 akan dilakukan sesuai aturan yang terbaik.
"iya, lagi kita bahas. semoga menyimpulkan yang terbaik dan sesuai aturan," kata ferli yuledi kepada radar lampung, selasa 19 agustus 2025.
di samping itu, pemerintah kabupaten (pemkab) tuba juga telah mengeluarkan surat edaran (se) bersifat penting terkait usulan kebutuhan pegawai pppk paruh waktu.
se tersebut tentang validasi dan pemetaan data pegawai non-asn pemkab tulangbawang dengan nomor: b/800.1.13.2/182/v.4/tb/viii/2025 tertanggal 14 agustus 2025.
surat edaran ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh pegawai non-asn di lingkungan pemerintahan setempat.
surat tersebut juga ditanda tangani oleh sekkab tuba ferli yuledi dan ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
dalam se tersebut para kepala opd diminta untuk segera melakukan validasi dan pemetaan data pegawai non-asn di masing-masing opd.
data tersebut diminta untuk segera disampaikan kepada bupati tulangbawang melalui badan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan (bkpp) setempat selambatnya pada tanggal 19 agustus 2025.
jika opd tidak menyampaikan hasil validasi dan pemetaan, maka opd dianggap tidak memiliki pegawai non-asn.
surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari se menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) republik indonesia nomor: b/3832/m.sm.01.00/2025 tentang pengusulan pppk paruh waktu.
diketahui, ratusan tenaga honorer r4 dari tenaga medis dan guru ngeluruk kantor bupati tuba pada hari kemerdekaan ri ke-80, minggu 17 agustus 2025.
diketahui, kategori r4 adalah honorer yang tidak terdata di bkn sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke asn.
ratusan honorer r4 tersebut menuntut kejelasan nasib mereka. salah satunya dengan cara membentangkan spanduk-spanduk.
beberapa spanduk tersebut bertuliskan "menuntut kejelasan seluruh r4 kabupaten tulangbawang. nasib diujung tanduk. jerit payah tidak dihargai hanya dianggap angin lalu".
kedatangan para tenaga kesehatan dan guru r4 tersebut tidak lain yakni ingin langsung bertemu dengan bupati tulangbawang, qudrotul ikhwan, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
koordinator aksi, hendrik frans ariansyah mengatakan, ratusan honorer r4 tersebut datang ingin menyuarakan nasib mereka dan berharap dapat diajukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
"kedatangan kami di sini untuk meminta kepada bapak bupati tulangbawang, agar dapat mengajukan seluruh honorer r4 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu," tegasnya.
ratusan honorer itu ngeluruk ke halaman kantor bupati tepat usai upacara peringatan hut ri ke-80. oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan, kedatangan mereka kemudian diarahkan ke kantor badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (bkpp) setempat.(*)