Dr. Saring Suhendro, S.E.,M.Si., Ak.,CA.
Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Unila dan
Pengurus ISEI Lampung
“Lho, bukannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung termasuk daerah dengan realisasi APBD yang rendah ya?” Pertanyaan ini sempat ramai terdengar setelah forum nasional percepatan realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri pekan ini.
Bahkan, data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.
Tapi kalau kita lihat data terbaru per 10 Mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. Realisasi pendapatan Pemprov Lampung justru melonjak jadi 30,23%, dan belanja daerah pun tembus 24,62%, bahkan data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata nasional.
Selain itu, ini bukan hanya membaik, namun capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
“Dari mana lonjakan itu datang?” Kalau kita bandingkan, per 28 Februari 2025 lalu, pendapatan daerah baru menyentuh 8,83%, dan belanja 5,67%.
Dalam waktu dua bulan saja (Maret-April), realisasinya naik lebih dari 21 poin persentase untuk pendapatan dan hampir 19 poin untuk belanja. Ini bukan peningkatan biasa, namun ini akselerasi fiskal yang luar biasa.
Sumber datanya pun resmi: rilis Kemendagri dalam rakor APBD tanggal 7 Mei, dan siaran pers Pemprov Lampung yang dikonfirmasi lewat berbagai media seperti Radar Lampung.
BACA JUGA:Setelah Instruksi Gubernur Lampung, Kemendag dan Kemenko Bahas Usulan Larangan Impor Singkong
Kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi, jawabannya sederhana yaitu kepemimpinan yang adaptif dan manajemen fiskal yang lincah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tidak memilih untuk menyalahkan atau membela diri saat ditegur pusat. Beliau langsung mengarahkan percepatan di tiga titik krusial: