Menurut Rifqi, pihak DKPP mengakui adanya prinsip untuk mendahulukan perkara-perkara tertentu yang sudah diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar putusan DKPP dapat memberikan input bagi proses pembuktian di MK. Namun, Rifqi menganggap pernyataan tersebut cukup fatal karena peradilan etik yang dijalankan DKPP berbeda dengan peradilan yang dilakukan di MK.
“Saya harus menjaga harkat martabat mitra kerja saya,” ujar Rifqi, menanggapi berbagai persoalan yang diungkapkan dalam evaluasi tersebut.
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghormati evaluasi yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI. Heddy menilai evaluasi tersebut sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPR RI sebagai mitra kerja.
“Saya tidak terganggu dengan evaluasi ini. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk mengikuti evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, serta tugas-tugas lainnya yang dimiliki DKPP,” ujar Heddy.
Heddy juga menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak membahas kasus tertentu, melainkan lebih fokus pada tugas dan fungsi DKPP dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada.
Komisi II DPR RI sendiri menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda evaluasi terhadap pimpinan DKPP secara tertutup. Rapat tersebut dilakukan setelah adanya pembaruan Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan evaluasi kepada Komisi II terhadap lembaga penyelenggara pemilu, termasuk DKPP. (jpnn/c1/abd)