BANDAR LAMPUNG - DPRD Lampung menggelar rapat paripurna secara maraton terkait raperda tantang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung TA 2023.
Paripurna digelar dari Senin 22 Juli 2023 dengan agenda penyampaian draft raperda. Kemudian dilanjutkan pada Selasa 23 Juli 2024 dengan agenda lanjutan pembicaraan tingkat I pandangan umum fraksi-fraksi.
Dan dilanjutkan kembali pada Rabu 24 Juli 2024 dengan agenda jawaban Gubernur Lampung atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem dr. Asih Fatwanita daat serahkan Pandangan Umum Fraksi.-FOTO IST -
BACA JUGA:Balon Bupati Tanggamus Saleh Asnawi Bertemu Ketua DPRD Tanggamus
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lampung Yozi Rizal dan Ririn Kuswantari.
Dan pada paripurba jawaban pandangan umum fraksi dihadiri juga Pj. Gubernur Lampung Samsudin.
Ada berbagai masukan dari lintas fraksi di DPRD Lampung terkait pembenahan ke depannya.
Penyerahan berkas draft raperda pertanggungjawaban APBD Lampung TA 2023.-FOTO IST -
BACA JUGA:Bawaslu RI Ingatkan Pentingnya Ketelitian dalam Menangani Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Namun yang patur diapresiasi adalah Lampung berhasil menggaer Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 10 kali berturut-turut.
Diantaranya dari fraksi PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta dengan dokumen lainnya seperti tujuan pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.
Peserta paripurna saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.-FOTO IST -
BACA JUGA:Hasil Pengawasan, Bawaslu Bandar Lampung Temukan Pantarlih Berbohong
Dari fraksi Gerindra, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan serta ketimpangan di masyarakat,