Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ingatkan Pemda Waspadai Inflasi: Stabilitas Harga Kunci Iklim Investasi

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 16 Jul 2025 - 08:16

Ade Utami Ibnu minta Pemda Lampung perkuat pengendalian inflasi demi stabilitas harga dan keberlanjutan investasi.-FOTO IST-

BANDAR LAMPUNG - Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih waspada terhadap potensi lonjakan inflasi. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang turut dihadiri Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.

“Stabilitas harga adalah pondasi utama menjaga daya beli masyarakat sekaligus penentu iklim investasi yang sehat. Kita tidak bisa menawarkan insentif dan kemudahan berinvestasi jika ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga,” tegas Ade, Selasa (15/7).

Data BPS Provinsi Lampung menunjukkan inflasi bulan Juni 2025 sebesar 0,04 persen, dan inflasi tahunan sebesar 2,27 persen, masih di bawah rata-rata nasional 2,5 persen. Namun, IPH mingguan menunjukkan sinyal bahaya: pada pekan kedua Juli 2025, indeks naik 0,59 persen. Komoditas penyumbang utama meliputi cabai rawit, beras, dan bawang merah.

Menurut Ade, meskipun angka inflasi saat ini masih terkendali, tren kenaikan mingguan tidak boleh diabaikan. “Pemda harus proaktif. TPID harus memantau harga secara harian, siap gelar operasi pasar, perkuat stok Bulog, dan atasi hambatan distribusi pangan.”

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, dan Perhubungan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang pokok. “Kenaikan harga akibat pasokan terganggu atau gagal panen adalah bentuk kelengahan yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Sebagai Sekretaris Pansus Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Ade menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan sekadar fasilitas bagi investor, tetapi harus ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil.

“Kepercayaan publik dan investor terbangun lewat konsistensi kebijakan. Kita harus buktikan bahwa Lampung siap menyambut investasi dengan kesiapan sistemik, bukan hanya insentif administratif,” pungkasnya. (rls/abd)

ketua fraksi pks dprd lampung ingatkan pemda waspadai inflasi: stabilitas harga kunci iklim investasi                            bandar lampung - ketua fraksi pks dprd provinsi lampung, ade utami ibnu, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih waspada terhadap potensi lonjakan inflasi. hal ini ia sampaikan usai mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah yang turut dihadiri sekda provinsi lampung, marindo kurniawan, dan sekjen kemendagri, tomsi tohir.
“stabilitas harga adalah pondasi utama menjaga daya beli masyarakat sekaligus penentu iklim investasi yang sehat. kita tidak bisa menawarkan insentif dan kemudahan berinvestasi jika ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga,” tegas ade, selasa (15/7).
data bps provinsi lampung menunjukkan inflasi bulan juni 2025 sebesar 0,04 persen, dan inflasi tahunan sebesar 2,27 persen, masih di bawah rata-rata nasional 2,5 persen. namun, iph mingguan menunjukkan sinyal bahaya: pada pekan kedua juli 2025, indeks naik 0,59 persen. komoditas penyumbang utama meliputi cabai rawit, beras, dan bawang merah.
menurut ade, meskipun angka inflasi saat ini masih terkendali, tren kenaikan mingguan tidak boleh diabaikan. “pemda harus proaktif. tpid harus memantau harga secara harian, siap gelar operasi pasar, perkuat stok bulog, dan atasi hambatan distribusi pangan.”
ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-opd seperti dinas ketahanan pangan, perdagangan, dan perhubungan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang pokok. “kenaikan harga akibat pasokan terganggu atau gagal panen adalah bentuk kelengahan yang merugikan masyarakat," ujarnya.
baca juga:sekjen kemendagri tekankan evaluasi serius pemda dalam kendalikan inflasi
sebagai sekretaris pansus raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, ade menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan sekadar fasilitas bagi investor, tetapi harus ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil.
“kepercayaan publik dan investor terbangun lewat konsistensi kebijakan. kita harus buktikan bahwa lampung siap menyambut investasi dengan kesiapan sistemik, bukan hanya insentif administratif,” pungkasnya. (rls/abd)

Tag

Share