Buruh PT San Xiong Steel Kembali Demo, DPRD Lampung Janji Panggil Manajemen

BANDARLAMPUNG – Permasalahan antara buruh dan manajemen PT San Xiong Steel belum menemui titik terang. Pada Kamis (12/6), ratusan buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Lampung, menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi.

Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Lampung untuk menyampaikan tuntutan. Mereka mengeluhkan belum menerima gaji sejak April 2025 serta iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Salah satu buruh, Iwan Sitorus, mengungkapkan bahwa manajemen baru perusahaan beralasan tidak dapat membayar upah karena rekening perusahaan diblokir oleh Polda Lampung. Sementara itu, operasional perusahaan telah berhenti sejak 27 Maret 2025.

“Meski perusahaan tidak beroperasi, kami tetap diminta absen setiap hari. Artinya, status kami masih diakui sebagai karyawan. Tapi hak kami tidak dibayar, dan itu yang kami perjuangkan,” ujar Iwan.

Iwan juga menyoroti lemahnya respons pemerintah daerah yang dinilai pasif terhadap persoalan ini.

BACA JUGA:Wali Kota Eva Dwiana Bagikan Kompor Gas Gratis untuk Dukung UMKM di Bandar Lampung

“Kami sudah mengadu ke bupati, gubernur, dan kepolisian. Tapi tidak ada penyelesaian. Pemerintah daerah hanya berdalih menunggu proses hukum berjalan, tanpa memberi kepastian atas nasib kami,” ucapnya dengan nada kecewa.

Ia juga mempertanyakan keberadaan aparat kepolisian yang menjaga ketat area perusahaan, sementara tidak ada kegiatan apapun di dalamnya.

“Sejak 27 Maret tidak ada aktivitas, tapi perusahaan dijaga ketat. Bahkan, tenaga kerja asing (TKA) pun tidak bisa keluar. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada kekuatan apa di balik perusahaan ini?” ujarnya.

DPRD Janji Panggil Manajemen

Menanggapi keluhan para buruh, Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyatakan akan segera memanggil manajemen baru PT San Xiong Steel untuk klarifikasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi V, Deni Ribowo.

“Konflik internal di perusahaan ini telah mengakibatkan para buruh tidak menerima hak-haknya. Kami akan mengundang pihak perusahaan untuk dimintai penjelasan,” jelas Deni.

Ia menambahkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga akan segera mengeluarkan surat peringatan kedua agar perusahaan segera memenuhi kewajibannya. Dalam waktu dekat, DPRD akan mengusulkan rapat dengar pendapat (RDP) guna mempertemukan semua pihak terkait.

“Kami memahami bahwa perusahaan ini menyerap sekitar 300 tenaga kerja. Maka konflik ini harus segera diselesaikan agar usaha tetap berjalan dan hak buruh tetap terjamin,” tegasnya.