16 Kementerian Siap Direlokasi ke IKN, 3.500 ASN Segera Pindah

JAKARTA - Sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah ditetapkan sebagai bagian dari tahap awal relokasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan sekitar 3.500 aparatur sipil negara (ASN) segera dipindahkan ke wilayah baru tersebut.
Menurut Bimo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan arahan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria pemindahan ASN secara bertahap.
Saat ini, sekitar 1.200 ASN telah menghuni kawasan IKN, disertai sekitar 5.000 tenaga kerja konstruksi yang aktif membangun infrastruktur. Angka ini diperkirakan meningkat signifikan apabila pembangunan memasuki fase baru, yang dapat melibatkan hingga 25.000 orang.
Bimo juga menyoroti potensi ekonomi di kawasan ini, terutama dengan kedatangan harian wisatawan domestik dan kunjungan tamu-tamu pemerintahan. “Para investor sering menanyakan target pasarnya. Kami percaya bahwa pengelolaan kawasan seperti di SCBD Jakarta dapat diterapkan di sini melalui skema kerja sama antarbisnis (B2B),” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan tanpa penundaan. Ia menegaskan, proyek ini menjadi prioritas nasional dan telah memiliki dasar hukum serta dukungan anggaran.
“Presiden Prabowo memberikan instruksi agar pembangunan gedung Yudikatif dan Legislatif segera diselesaikan dalam waktu tiga tahun,” ucap Basuki.
Ia juga menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan saat ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya di zona 1A. “Di KIPP 1A terdapat Istana Presiden, area legislatif di sisi kanan, dan yudikatif di sisi kiri. Semuanya ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan,” jelasnya.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga keberadaan fasilitas penunjang. “Kami memerlukan pusat keramaian dan sarana gaya hidup seperti fasilitas olahraga, agar menciptakan kenyamanan bagi para penghuni,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan Rp43,4 triliun dalam realisasi belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2024.
“Senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3 persen dari total pagu Rp 44,5 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2024, di kantor Kemenkeu, pada Senin 6 Januari 2024.
Adapun anggaran Rp 43,4 triliun tersebut dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan kompleks Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.
Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk membangun Gedung rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Lalu untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan serta bandara di IKN. Terakhir, untuk menata dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga upaya pengendalian banjir di sekitar IKN.
Suahasil menjelaskan belanja negara APBN untuk IKN ini sudah memberikan dampak pembangunan bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan ini kata dia menjadi yang tertinggi.
“Pada tahun 2022, ekonomi Kalimantan tumbuh 4,5%, 2023 naik 6,2%, di kumulatif kuartal III 2024 ini juga mencapai 6,2% walaupun harga komoditas batu bara, CPO dan harga komoditas lain yang berasal dari Kalimantan mengalami tekanan harga, tetapi ekonomi Kalimantan tetap terjaga,” jelasnya.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur menurun menjadi 5,14 persen pada 2024 dan lapangan kerja meningkat 129.000 pekerja menjadi 1,98 juta pekerja pada tahun 2024.
“Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah,” pungkasnya.
Sedangkan secara total, APBN telah mengalokasikan anggaran untuk membangun IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak tahun 2022 hingga 2024.
Perinciannya, yakni pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, pada 2023 mencapai Rp27 triliun dan pada tahun 2024 mencapai Rp43,3 triliun. (disway/c1/abd)