17 Pejabat Eselon II Dilantik, Bupati Minta Tancap Gas

KOTABUMI – Bupati Lampung Utara (Lampur) Hamartoni Ahadis, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampura, Senin (4/8). 

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Selain itu, juga menjadi bentuk penyegaran dan penguatan pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupti Hamartoni menekankan jabatan yang diterima merupakan amanah besar dari negara dan masyarakat, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

“Saya minta kepada para pejabat yang dilantik untuk segera bekerja, membangun kerja tim yang solid, serta mendukung penuh program pembangunan daerah. Tunjukkan loyalitas, inovasi, dan etos kerja yang tinggi demi kemajuan Lampura,” tegasnya.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Kadarsah sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Basirun Ali sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Hendri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian, Erwin Syahputra menjabat Kepala BPBD, Sani Lumi sebagai Kepala Dinas Perikanan, dan Mat Soleh sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, Mas Pardan dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mikael Saragih sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Imam Hanafi sebagai Kepala Dinas Sosial, dan Man Kodri sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Dina Prawitarini menjabat Asisten III Administrasi Umum, Martahan Samosir memimpin Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Fadli Achmad sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Sementara itu, Khairul Anwar dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tin Rosina memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Nozi Efialis sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Muzairin Daud sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap terbentuknya jajaran pejabat yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung agenda reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang lebih optimal.(*)