DPRD Lampung Atensi Audit Lahan Sugar Group Companies, Soroti Ketidaksesuaian Data

BANDAR LAMPUNG – Tidak hanya soal Pajak Alat Berat saja, Anggota DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit lahan Sugar Group Companies (SGC).

Ini juga berkaitan dengan pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI bersama stake holder dari Provinsi Lampung belum lama ini.

Deni Ribowo, menegaskan bahwa ketidaksinkronan data lahan SGC tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut aspek penting seperti pajak, tanggung jawab sosial, serta keadilan bagi masyarakat.

“Kita sangat prihatin. Data yang seharusnya bersumber dari lembaga resmi saja bisa berbeda-beda. Padahal ini menyangkut aspek yang sangat penting mulai dari pajak, tanggung jawab sosial, sampai soal keadilan,” ujar Deni, Kamis 10 Juli 2025.

BACA JUGA:DPRD Pesawaran Usulkan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil PSU Pilkada 2024

Deni menilai audit lahan perkebunan merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif. Menurutnya, audit ini akan menjadi proses evaluasi menyeluruh terhadap aspek kepemilikan, penggunaan, legalitas, dan dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan.

“Audit ini penting agar kita memastikan bahwa kegiatan perkebunan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, audit lahan perkebunan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Aturan teknis audit lahan saat ini juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana komitmen semua lembaga terkait untuk menjalankannya,” lanjutnya.

Deni menekankan bahwa persoalan ketidaksesuaian data ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera dituntaskan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

“Masalah ini sudah lama terjadi, tapi tidak kunjung diselesaikan. Kami harap pemerintah daerah maupun pusat, terutama BPN, segera bersinergi menyelesaikannya. Audit lahan adalah solusi konkret yang harus segera dilakukan,” tutupnya.

Sebelumnya Diketahui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan pihaknya mendukung penuh permintaan pengukuran ulang lahan milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung. Dukungan ini diberikan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU) dan konflik agraria yang mencuat ke publik.