DPRD Lampung Atensi Audit Lahan Sugar Group Companies, Soroti Ketidaksesuaian Data

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 10 Jul 2025 - 16:32

Deni Ribowo menilai audit lahan SGC penting untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. - FOTO DOK RLMG--

“Kami telah mengakomodir seluruh aduan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah terkait dugaan pencaplokan lahan serta pelanggaran HGU oleh PT SGC. Komisi II akan menindaklanjuti hal ini dalam RDPU lanjutan pada 15 Juli 2025 mendatang,” kata Dede Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/7/2025).

RDPU ini melibatkan delapan anggota Komisi II DPR RI bersama perwakilan kementerian dan pemerintah daerah. Hadir di antaranya Dirjen ATR/BPN Asnaedi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, serta dua kepala daerah: Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan Karyonagoro.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank). Sebelumnya, aliansi tersebut menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Lampung dan Kejaksaan Agung RI.

Juru bicara aliansi, Saprianyah, menyebut adanya indikasi kuat penguasaan lahan melebihi izin oleh anak perusahaan SGC, PT Sweet Indo Lampung (SIL). “HGU PT SIL tercatat hanya 11.000 hektare, tapi faktanya penguasaan lahan mereka mencapai 43.000 hektare. Ini pelanggaran serius,” ujarnya.

Aliansi ini juga telah menyerahkan sejumlah data pendukung kepada DPR RI, Kejaksaan Agung, dan Pemprov Lampung. Data tersebut mencakup dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air tanah tanpa izin, serta ketidaksesuaian luas lahan dengan dokumen resmi. Mereka mendesak agar pengukuran ulang lahan PT SGC dilakukan segera dan terbuka.

Jika ingin berita ini disatukan atau dijadikan satu paket dengan berita Deni Ribowo sebelumnya, saya bisa bantu menyatukannya atau membuat versi liputan panjang.

Sementara, Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri menjelaskan Hingga Mei 2025, SGC hanya membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp8,9 juta.

Terkait hal ini, dia menilai SGC abai kewajiban Fiscal.

"Ini kita minta juga kepada Bapenda jangan tajam ke bawah, tumpul untuk korporasi besar," tandasnya.

Eks Ketua KPU Kota Bandar Lampung itu mengatakan, Provinsi Lampung bukanlah tempat eksploitasi korporasi tak taat aturan.

"Jangan hanya menikmati, tapi juga harus berkontribusi ke PAD, jangan kita mendapat ampasnya saja," tandasnya lagi.

Ia mendesak tindakan tegas, mulai dari penyegelan aset hingga langkah hukum.

“Kalau perlu disegel, segel asetnya. Kalau perlu ada tindakan hukum, ya tindakan hukum,” ujarnya.

Fauzi juga mendorong audit fiskal, pembaruan tarif dasar pajak, dan penerapan sistem digital terintegrasi antarlembaga. Ia menilai penegakan pajak yang lemah bisa menjadi preseden buruk.

“Dampaknya muncul preseden buruk dan berpotensi menurunkan moral pembayaran pajak lainnya,” tutupnya. (abd)

dprd lampung atensi audit lahan sugar group companies, soroti ketidaksesuaian data                            bandar lampung – tidak hanya soal pajak alat berat saja, anggota dprd provinsi lampung deni ribowo juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit lahan sugar group companies (sgc).
ini juga berkaitan dengan pembahasan rapat dengar pendapat (rdp) yang dilakukan oleh komisi ii dpr ri bersama stake holder dari provinsi lampung belum lama ini.
deni ribowo, menegaskan bahwa ketidaksinkronan data lahan sgc tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut aspek penting seperti pajak, tanggung jawab sosial, serta keadilan bagi masyarakat.
“kita sangat prihatin. data yang seharusnya bersumber dari lembaga resmi saja bisa berbeda-beda. padahal ini menyangkut aspek yang sangat penting mulai dari pajak, tanggung jawab sosial, sampai soal keadilan,” ujar deni, kamis 10 juli 2025.
baca juga:dprd pesawaran usulkan pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih hasil psu pilkada 2024
deni menilai audit lahan perkebunan merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif. menurutnya, audit ini akan menjadi proses evaluasi menyeluruh terhadap aspek kepemilikan, penggunaan, legalitas, dan dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan.
“audit ini penting agar kita memastikan bahwa kegiatan perkebunan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.
ia menjelaskan, audit lahan perkebunan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa)uu no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan,
uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
serta uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
“aturan teknis audit lahan saat ini juga sudah tersedia. tinggal bagaimana komitmen semua lembaga terkait untuk menjalankannya,” lanjutnya.
deni menekankan bahwa persoalan ketidaksesuaian data ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera dituntaskan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
“masalah ini sudah lama terjadi, tapi tidak kunjung diselesaikan. kami harap pemerintah daerah maupun pusat, terutama bpn, segera bersinergi menyelesaikannya. audit lahan adalah solusi konkret yang harus segera dilakukan,” tutupnya.
sebelumnya diketahui wakil ketua komisi ii dpr ri, dede yusuf macan effendi, menegaskan pihaknya mendukung penuh permintaan pengukuran ulang lahan milik pt sugar group companies (sgc) di provinsi lampung. dukungan ini diberikan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hak guna usaha (hgu) dan konflik agraria yang mencuat ke publik.
“kami telah mengakomodir seluruh aduan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah terkait dugaan pencaplokan lahan serta pelanggaran hgu oleh pt sgc. komisi ii akan menindaklanjuti hal ini dalam rdpu lanjutan pada 15 juli 2025 mendatang,” kata dede yusuf saat memimpin rapat dengar pendapat umum (rdpu) di ruang utama kantor gubernur lampung, selasa (2/7/2025).
rdpu ini melibatkan delapan anggota komisi ii dpr ri bersama perwakilan kementerian dan pemerintah daerah. hadir di antaranya dirjen atr/bpn asnaedi, wakil gubernur lampung jihan nurlela, sekdaprov marindo kurniawan, ketua dprd lampung ahmad giri akbar, serta dua kepala daerah: bupati lampung tengah ardito wijaya dan bupati tulang bawang qudrotul ikhwan karyonagoro.
pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi tiga organisasi masyarakat sipil, yakni komunitas aksi rakyat (akar), koalisi rakyat madani (keramat), dan pergerakan masyarakat analisis kebijakan (pematank). sebelumnya, aliansi tersebut menyampaikan aspirasi di kantor gubernur lampung dan kejaksaan agung ri.
juru bicara aliansi, saprianyah, menyebut adanya indikasi kuat penguasaan lahan melebihi izin oleh anak perusahaan sgc, pt sweet indo lampung (sil). “hgu pt sil tercatat hanya 11.000 hektare, tapi faktanya penguasaan lahan mereka mencapai 43.000 hektare. ini pelanggaran serius,” ujarnya.
aliansi ini juga telah menyerahkan sejumlah data pendukung kepada dpr ri, kejaksaan agung, dan pemprov lampung. data tersebut mencakup dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air tanah tanpa izin, serta ketidaksesuaian luas lahan dengan dokumen resmi. mereka mendesak agar pengukuran ulang lahan pt sgc dilakukan segera dan terbuka.
jika ingin berita ini disatukan atau dijadikan satu paket dengan berita deni ribowo sebelumnya, saya bisa bantu menyatukannya atau membuat versi liputan panjang.
sementara, anggota dprd lampung fauzi heri menjelaskan hingga mei 2025, sgc hanya membayar pajak air permukaan (pap) sebesar rp8,9 juta.
terkait hal ini, dia menilai sgc abai kewajiban fiscal.
"ini kita minta juga kepada bapenda jangan tajam ke bawah, tumpul untuk korporasi besar," tandasnya.
eks ketua kpu kota bandar lampung itu mengatakan, provinsi lampung bukanlah tempat eksploitasi korporasi tak taat aturan.
"jangan hanya menikmati, tapi juga harus berkontribusi ke pad, jangan kita mendapat ampasnya saja," tandasnya lagi.
ia mendesak tindakan tegas, mulai dari penyegelan aset hingga langkah hukum.
“kalau perlu disegel, segel asetnya. kalau perlu ada tindakan hukum, ya tindakan hukum,” ujarnya.
fauzi juga mendorong audit fiskal, pembaruan tarif dasar pajak, dan penerapan sistem digital terintegrasi antarlembaga. ia menilai penegakan pajak yang lemah bisa menjadi preseden buruk.
“dampaknya muncul preseden buruk dan berpotensi menurunkan moral pembayaran pajak lainnya,” tutupnya. (abd)