JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Tidak ada pembatasan BBM,” ungkap Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
Airlangga mengatakan, pemerintah kini masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo.
BACA JUGA:Pelaku Usaha Ritel dan UMKM Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Hingga sejauh ini, dia meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.
“Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya. Menko Airlangga pada Selasa 16 Juli 2024 mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM.
Dia pun menyebut tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024. Dalam kesempatan terpisah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
BACA JUGA:Neraca Perdagangan RI Alami Surplus USD 2,39 Miliar
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (pembatasan). Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.
Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
Pernyataan itu dia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.
BACA JUGA:Mendag Ingin Peningkatan Ekspor Non-Migas
Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.