Dalam upaya pencegahan, menurut Ayu, Bawaslu Pesbar telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi terkait dengan netralitas ASN, dan upaya lainnya. Untuk itu, peran serta semua pihak termasuk media sangat diharapkan untuk mencegah dan mengantisipasi ketidaknetaralan ASN di Kabupaten Pesbar.
Terutama kepada Pemkab Pesbar, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lain agar mensosialisasikan kebawahannya, salah satunya sosialisasi mengenai peraturan tentang netralitas ASN.
“Karena sebagai ASN dituntut tidak berpihak kepada pasangan calon dan partai politik serta pihak terkait lainnya, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti,” jelasnya.
Masih kata dia, Bawaslu juga telah menjalin kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan netralitas ASN. Karena itu, jika terdapat temuan pelangaraan mengenai netralitas ASN tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, dari hasil rekomendasi Bawaslu akan disampaikan ke KASN. Karena bagi ASN yang melanggar terkait dengan netralitasnya itu jelas akan diberikan sanksi baik sanksi secara administrasi, bahkan hingga pidana.
“Untuk itu kita berharap semua pihak bisa melakukan pengawasan dalam tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Pesbar ini. Jika menemukan dugaan pelanggaran mengenai netralitas ASN agar segera dilaporkan ke jajaran Bawaslu Pesbar,” pungkasnya. (muk/c1/abd)