“Tanpa dijelaskan pun masyarakat akan tahu berapa WC umum yang dikerjakan nantinya. Yang perlu terbuka itu soal berapa nilai anggarannya,” ucap Romli.
Ia menilai, kios yang bakal ditempati para pedagang ini masih jauh dari kata layak. “Jangan sampai keringat masyarakat dari membayar pajak tidak sesuai dengan hasil pekerjaan. Ujung-ujungnya masyarakat (pedagang) yang dirugikan,” tukasnya.
Ia menambahkan, dari informasi media massa, alat berat yang terlibat dalam proyek tersebut juga menggunakan BBM subsidi. Artinya, kata dia, pemerintah melakukan indikasi pelanggaran karena pekerjaan proyek tidak boleh menggunakan BBM subsidi. “Nah, penegak hukum harus menyelidiki masalah ini,” tegasnya.
“Hadir lah Kadis PU Lampung Selatan di tengah pedagang, jelaskan mengapa pembangunannya bisa seperti ini sehingga tidak disetujui para pedagang,” imbuhnya.
Sementara itu, Tim 5 Pedagang Pasar Natar Rahmad Abdulah menjelaskan, pihaknya diberi waktu untuk pindah pada 25-31 Desember mendatang. Namun setelah melihat kondisi kios penampungan sementara, pihaknya keberatan untuk pindah.
“Apakah ini sudah layak atau belum,” tanya Abdulah dibalas dengan jawaban belum oleh ratusan pedagang.
Menurutnya, persoalan relokasi sudah disampaikan pada saat rapat di kecamatan. “Apabila tidak layak, maka para pedagang tidak akan mau direlokasi,” tegas Abdullah.
Dia menegaskan, jika memang kios penampungan sementara sudah siap, para pedagang tentu dengan senang hati tentu akan menempati kios tersebut.
“Kalau besok harus rapat, mohon semua hadir. Semoga pemerintah hadir. Kalau tidak, akan tetap kita sampaikan hasilnya,” tandasnya. (*)