Demo Revitalisasi Pasar, Pedagang Minta Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis Turun

BANDARLAMPUNG – Didemo soal revitalisasi Pasar Dekon oleh ratusan pedagang, Bupati Lampung Utara (Lampura) Hamartoni Ahadis tidak menemui massa.

Peristiwa itu terjadi di halaman kantor DPRD dan Pemkab Lampura pada Kamis (31/7). Di mana saat itu, bupati hanya mendelegasikan Wakil Bupati Romli untuk menemui pedagang. 

Diketahui, ratusan pedagang Pasar Dekon, Pasar Pagi, dan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Kota Kotabumi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab dan DPRD Lampura, Kamis (31/7).

Para pedagang meminta pemerintah dapat turun ke bawah untuk melihat dari dekat kondisi mereka. ’’Jangan dua atau tiga orang sudah mengatasnamakan pedagang. Tetapi lihat ke bawah kondisi kami. Kami juga ikut pemilu, kami juga memilih bupati. Kok aspirasi kami seperti luput dari pandangan dan hanya dilihat sebelah mata," tandas Ketua Aliansi Pedagang Pasar Kota Kotabumi Budi Charmawan seusai menggelar aksi. 

Budi menambahkan jika pemerintah melalui Bupati Lampura Hamartoni Ahadis bisa hadir di tengah-tengah pedagang, tentu tidak akan terjadi aksi unjuk rasa semacam itu.

BACA JUGA:Beredar di Medsos, Polisi Bekuk Terduga Pelaku Pembunuh Pegawai Koperasi di Natar

’’Kami sudah muak dengan berbagai persoalan ini. Kami sebagai pedagang kaki lima dibilang melanggar, karena berjualan di badan jalan. Tapi perlu diketahui, kami berjualan karena difasilitasi pemerintah daerah. Auning (tempat berjualan, Red) ini dibangun pemerintah. Mereka yang minta kami berjualan di tengah jalan," kata dia.

Budi juga menegaskan, jika seluruh pedagang tidak ada yang alergi terhadap pembangunan. Sepanjang ada manfaatnya untuk masyarakat luas, khususnya para pedagang.

"Tapi dalam prosesnya, kami ini diajak ngobrol. Jangan hanya dengan segelintir orang yang mengatasnamakan pedagang. Karena belum tentu yang mereka sampaikan itu mewakili kami. Kami ini yang langsung merasakan dampak dari pembangunan ini," kata Budi diamini Wakil Ketua Sisi Sindo.

Tak hanya itu, soal pembangunan dan tarif jual toko, pihaknya juga meminta untuk ditinjau ulang. 

Sebab, kata dia, harga yang ditawarkan sangat jauh dari jangkauan dan kemampuan pedagang. Para pedagang menganggap hal itu sama saja membunuh usaha mereka. 

Disamping itu, pedagang juga menyoal mengenai kelayakan Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

BACA JUGA:Jaksa Belum Siap, Sidang Korupsi BPRS Tanggamus Ditunda

TPS itu dinilai sangat tidak layak, aman, dan nyaman bagi mereka. Semestinya, pemerintah merelokasi mereka ke eks bangunan Ramayana.