Menurutnya, pembahasan terkait tuntutan dan aspirasi para honorer R4 akan dilakukan sesuai aturan yang terbaik. "Iya, lagi kita bahas. Semoga menyimpulkan yang terbaik dan sesuai aturan," kata dia kepada Radar Lampung, Selasa (19/8).
Disamping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bersifat penting terkait usulan kebutuhan pegawai PPPK Paruh Waktu.
SE tersebut Tentang Validasi dan Pemetaan Data Pegawai Non-ASN Pemkab Tulang Bawang dengan Nomor: B/800.1.13.2/182/V.4/TB/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025.
Surat edaran ini menjadi kabar bahagia bagi seluruh pegawai Non-ASN di lingkungan pemerintahan setempat.
Surat tersebut juga ditanda tangani oleh Sekdakab Tulang Bawang Ferli Yuledi dan ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
Dalam SE tersebut para Kepala OPD diminta untuk segera melakukan Validasi dan Pemetaan Data Pegawai Non-ASN di masing-masing OPD.
Data tersebut diminta untuk segera disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) setempat selambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025.
Jika OPD tidak menyampaikan hasil Validasi dan Pemetaan, maka OPD dianggap tidak memiliki pegawai Non-ASN.
Surat Edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga honorer R4 dari tenaga medis dan guru ngeluruk Kantor Bupati Tulang Bawang pada Hari Kemerdekaan RI ke-80, Minggu 17 Agustus 2025.
Diketahui, kategori R4 adalah honorer yang tidak terdata di BKN sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke ASN. Ratusan honorer R4 tersebut menuntut kejelasan nasib mereka. Salah satunya dengan cara membentangkan spanduk-spanduk.
Beberapa spanduk tersebut bertuliskan "Menuntut Kejelasan Seluruh R4 Kabupaten Tulang Bawang. Nasib diujung tanduk. Jerit payah tidak dihargai hanya dianggap angin lalu".
Kedatangan para tenaga kesehatan dan guru R4 tersebut tidak lain yakni ingin langsung bertemu dengan Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator aksi, Hendrik Frans Ariansyah mengatakan, ratusan honorer R4 tersebut datang ingin menyuarakan nasib mereka dan berharap dapat diajukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
"Kedatangan kami di sini untuk meminta kepada Bapak Bupati Tulangbawang agar dapat mengajukan seluruh honorer R4 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paro waktu," tegasnya. (nal/gds/c1/yud)