BANDARLAMPUNG – Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) biasanya menjadi momen muncul masalah kesejahteraan sosial, seperti gelandangan dan pengemis. Guna mengantisipasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang biasanya muncul, Dinas Sosial (Dissos) Lampung akan berkoordinasi dengan Dissos kabupaten/kota.
Kadissos Lampung Aswarodi mengatakan, jelang Tahun Baru, Ramadan, maupun Idul Fitri kerap bermunculan PPKS, seperti manusia gerobak, pengemis, anak jalanan, dan lainnya di jalan-jalan Bandarlampung. "Ini sudah menjadi fenomena yang terjadi di setiap musim," ujar Aswarodi.
Penanganan PPKS atau yang sebelumnya disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kata Aswarodi, dengan berkoordinasi bersama Dissos kabupaten/kota.
"Sebagai langkah antisipasi ini. Tugas Dissos, terutama kabupaten/kota, penanganan PMKS atau PPKS di luar panti. Untuk di dalam panti, tugas kami dissos provinsi," ucap Aswarodi.
Aswarodi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dissos Bandarlampung untuk melakukan razia PPKS. ’’Setiap PPKS yang terjaring razia akan diasesmen, apakah para PPKS yang terjaring perlu direhabilitasi atau tidak. Jika perlu direhabilitasi di pantai, kita lakukan layanan rehab untuk diberikan pelatihan keterampilan. Sehingga kembalinya dari ikut layanan rehab, mereka sudah punya keterampilan. Karena di dalam panti ada konsep pemberdayaan, pemberian motivasi dalam bentu pembinaan sosial," ujar Aswarodi.
Aswarodi mengungkapkan, rehabilitasi ini akan membuat PPKS termotivasi tidak melakukan kegiatan serupa seperti mengemis dan sebagainya di kemudian hari. "Mereka termotivasi tidak melakukan kegiatan itu lagi. Melainkan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk hidup ke depan," tutur Aswarodi.
Disinggung jumlah panti untuk rehabilitasi milik Pemprov Lampung, Aswarodi menyebut Pmemiliki satu panti tuna sosial di Lempasing. "Panti kita satu tahun bisa memberi layanan rehab 50 orang," ungkapnya.
Selain panti tuna sosial tersebut, kata Aswarodi, pihaknya mengandalkan lembaga kesehatan sosial (LKS) panti sosial yang ada di Lampung. "Panti swasta yang ada di Lampung sebanyak 230 panti dan mereka menangani semua. Sebab, konsep panti swasta multi layanan. Jadi tidak spesifik menangani satu permasalahan sosial saja, melainkan semuanya," ungkapnya.
Untuk penanganan razia dan pembinaan kabupaten/kota, kata Aswarodi, SOP-nya mereka akan melakukan asesmen untuk menentukan apakah anak jalanan masih punya keluarga? ’’Kalau masih ada keluarga dipanggil untuk memastikan mereka tidak berkeliaran lagi. Kalau tidak ada keluarga, nanti direhabilitasi di panti," katanya. (pip/c1/ful)