Komisi II DPR RI Komitmen Tawarkan Keterbukaan dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK

Namun, rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di MK selesai pada 13 Maret 2025.

Pakar kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai tidak ada alasan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK. (jpc/c1/abd)