Prioritaskan Beras Impor untuk Bansos
JAKARTA - Analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan penyebab beras impor gagal menekan harga dalam negeri dikarenakan alokasinya untuk kebutuhan bansos. Akibatnya, harga beras tidak mengalami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar.
Padahal, alokasi beras impor sejatinya untuk stok pangan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menstabilkan harga.
Menurut Syaiful, sepertinya pemerintah sudah tidak punya inisiatif lain kecuali impor. ’’Ini karena masih kuatnya restriksi ekspor negara-negara produsen seperti India, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (28/11).
Anggota majelis nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ini menyebut faktor lainnya juga karena harga di pasaran internasional masih tinggi.
"Bagaimana harga beras domestik akan turun kalau lebih banyak digunakan untuk bansos daripada operasi pasar massif. Padahal, hal tersebut untuk mencegah kenaikan harga lagi,” ujarnya.
Dia pun mewanti-wanti bahwa beras bansos menjelang Pemilu 2024 sangat rawan digunakan untuk pendulangan suara di masyarakat miskin.
"Faktanya saat ini masyarakat yang bukan penerima bansos pun makin tercekik karena harus menanggung beban kenaikan harga beras dan komoditi pangan lainnya," tuturnya.
Diketahui, harga beras medium saat ini Rp. 13.500 per kilogram dan premium Rp. 15.000 sampai Rp. 16.000 per kilogram.
"Kenyataan ini peringatan keras bagi pemerintah untuk mengambil tindakan di tengah perhelatan politik 2024," ungkapnya.
Sebelumnya Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu menyatakan jumlah beras komersial yang didistribusikan ke penggilingan dan distributor tergantung stok yang tersedia.
’’Kalau misalnya cukup, bisa saja 30 ribu ton sampai akhir tahun 2023," ujar Arif kepada Antara di Medan, Sumatera Utara, Senin (2011).
Dia melanjutkan tingkat kecukupan itu diperhatikan lantaran Bulog Sumut mesti menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Ia menegaskan pihaknya tetap mendahulukan cadangan beras pemerintah untuk pendistribusian beras SPHP dan bantuan pangan daripada penjualan ke penggilingan serta distributor.
"Kami memerhatikan pertama soal kebutuhan, setelah itu baru ke komersial," tutur dia.