Kemensos Coret 1,9 Juta Penerima Bansos Tak Layak

WAWANCARA: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10). -FOTO BERITASATU-

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pembenahan besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari hasil verifikasi terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan sekitar 1,9 juta atau 15,8 persen penerima yang dinilai tidak layak menerima bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pembenahan data menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai langkah awal menuju transformasi kesejahteraan sosial.

Upaya ini dilakukan melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

 “Tahun pertama ini kami gunakan untuk meletakkan dasar dan menyusun strategi agar pelaksanaan Asta Cita Presiden dapat dijalankan secara terukur dan berdampak,” ujar Gus Ipul dalam wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurutnya, konsolidasi data sosial yang selama ini tersebar di berbagai kementerian berhasil disatukan lewat sistem DTSEN.

Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri tumpang tindih data yang selama ini menyebabkan bansos tidak tepat sasaran.

Untuk meningkatkan akurasi, Kemensos juga melibatkan partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, yang memungkinkan masyarakat mengonfirmasi atau mengoreksi data penerima bantuan.

Selain itu, Kemensos tengah menguji coba sistem digitalisasi bansos di Banyuwangi, di mana proses seleksi penerima dilakukan secara otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan Dukcapil serta lembaga keuangan.

Gus Ipul menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial agar program kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

 “Kami ingin memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan yang memanfaatkan,” pungkasnya.(*) 

Tag
Share