Wacana pertemuan kembali dua tokoh politik yang diinisiasi Prabowo Subianto tersebut lebih tepat disebut reuni daripada rekonsiliasi.
Yang menjadi spirit dari reuni adalah persahabatan dan kebersamaan yang pernah terjadi pada masa lampau diulang kembali pada masa saat ini walaupun dalam kapasitas dan posisi yang berbeda.
Dalam reuni politik yang dimaksudkan, pertemuan kembali akan membahas beberapa persoalan penting bangsa yang didasarkan pada kesepakatan bersama sesuai aspirasi dan kepentingan bersama.
Reuni politik mudah diwujudkan karena didasarkan pada romantisme persahabatan yang akrab dan penuh kebersamaan dalam perjuangan politik bersama yang pernah dilakukan.
Hal itu berbeda dengan rekonsiliasi yang menekankan untuk memperbaiki hubungan persahabatan karena telah terjadi konflik dan perselisihan. Rekonsiliasi memerlukan upaya lebih ekstra, apalagi kalau pihak satunya masih memiliki hati berat untuk menerimanya kembali karena masih menganggap telah dikhianati.
Dalam perpolitikan yang mereka jalani bersama, keadaan itu tidak dialami Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, wacana pertemuan keduanya lebih tepat disebut reuni politik, bukan rekonsiliasi politik.
BACA JUGA:TPID Lampung Kembangkan Sistem Sadar Pangan
Ketika Prabowo Subianto kalah dua kali dalam Pilpres 2014 dan 2019 dengan Joko Widodo dan pada akhirnya bergabung pada 2019 dengan posisi menteri pertahanan sampai selesai lima tahun, apakah itu reuni ataukah rekonsiliasi politik?
Tampaknya apa yang terjadi pada masa-masa itu terkait dinamika perpolitikan yang terkait dengan keduanya dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 sempat dilalui dengan ketegangan dan perselisihan politik, untuk tidak mengatakan perseteruan.
Meski demikian, seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika perpolitikan saat itu, akhirnya Prabowo berkenan bergabung dengan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode kedua saat Pilpres 2019.
Bergabungnya Prabowo Subianto pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019 saat itu memberikan angin segar bagi pemerintahan Joko Widodo dan dapat menurunkan tensi politik antar pendukung dua kekuatan besar saat itu, terlepas dari pro dan kontra.
Dalam ilmu sosial untuk penyelesaian konflik (pertentangan dan perselisihan) secara damai, dapat dilakukan melalui tiga acara. Yaitu, penyelesaian konflik, resolusi konflik, dan rekonsiliasi.
Setiap cara memiliki karakteristik yang berbeda. Bergabungnya dua kekuatan besar pada 2019 yang berkompetisi secara langsung dalam pilpres dua kali lebih tepat disebut rekonsiliasi politik daripada reuni politik.
BACA JUGA: Timbunan Sampah Nasional Capai 38,2 Juta Ton
Walaupun, dalam ilmu sosial, persyaratan terwujudnya rekonsiliasi itu berat dan kompleks karena menyangkut pertentangan atau perselisihan yang pernah terjadi dalam perpolitikan saat itu.
Persyaratan terwujudnya rekonsiliasi, antara lain, adanya kesediaan menerima dan mengakui kesalahan setiap pihak, memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang dialami bersama, pihak yang berkonflik memiliki keinginan untuk berdamai, dan setiap pihak bersedia mengevaluasi konflik yang dialami.