Prabowo Hapus Bonus Komisaris BUMN, Tegaskan Reformasi Tata Kelola

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di Apkasi Otonomi Expo 2025, Tangerang. foto DISWAY--
TANGERANG - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). Ia menilai selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tidak dikelola dengan baik.
Melalui konsolidasi aset di bawah pengelolaan Danantara, kata Prabowo, Indonesia kini memiliki kekuatan keuangan global yang signifikan.
“Kekayaan kita luar biasa. Masalahnya adalah manajemen pengelolaan. Saya sudah buktikan, aset BUMN saya kumpulkan di Danantara nilainya US$10 miliar. Sovereign fund kita sekarang mungkin kelima di dunia, setelah Norwegia, China, dan Abu Dhabi. Tidak main-main,” tegas Prabowo.
Meski begitu, Prabowo menyoroti praktik pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN, yang tetap berjalan meski perusahaan mengalami kerugian.
“Saudara tahu, kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem itu bahasa Belanda, artinya bonus. Yang repot, perusahaan rugi tapi komisaris tetap dapat bonus. Enak di mereka, nggak enak di rakyat. Coret!” ujarnya.
BACA JUGA:Resahkan Warga, Rumah Kosong Jadi Sarang Pesta Narkoba
Prabowo menegaskan kebijakan penghapusan bonus bagi komisaris BUMN adalah bagian dari upaya memperkuat integritas dan profesionalisme pengelolaan perusahaan negara.
“Alhamdulillah, yang tidak setuju, silakan keluar. Banyak anak muda yang siap masuk,” pungkasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepada para pemerintah kabupaten agar jangan mengartikan efisiensi APBN sama dengan pemotongan dana transfer daerah.
Ia menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program seperti revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan lain-lain.
“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Contohnya MBG adanya di desa-desa, MBG ada di kabupaten-kabupaten.
Yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini Rp171 triliun, yang akan masuk ke desa-desa tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun, itu masuk ke semua desa,” ujar Prabowo saat membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025.