JAKARTA - Sejumlah akademisi, aktivis, hingga guru besar menyoroti kelamnya demokrasi di Indonesia. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai kualitas demokrasi Indonesia selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran.
Hal ini disampaikan Bivitri saat menghadiri diskusi temu ilmiah universitas se-Jabodetabek yang bertajuk Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Berbangsa dan Hak Kewargaan di gedung IMERI FK UI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
"Hukum juga melegitimasi kekuasaan melalui ketatanegaraan sehingga hari-hari ini kita disibukkan oleh UU pemilu, kita disibukkan oleh angka kemenangan. Seakan-akan demokrasi hanya sekadar angka," kata Bivitri.
Bivitri mengutarakan, penegakkan hukum memang mengerikan. Membatasi demokrasi selama dua periode. Ia menekankan, demokrasi suatu kekuasaan yang harus dibatasi.
BACA JUGA:Ini Lima 5 Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Masyarakat Nicoya
"Inilah negara hukum yang dulu sebenarnya dipertahankan oleh para filsuf. Ketika kita berbicara bahwa negara, harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan," tegas Bivitri.
Bivitri menegaskan, demokrasi baik adalah yang selalu gaduh. Sehingga, masyarakat bisa aktif menyuarakan partisipasinya. Namun, jika tidak ada kegaduhan nilai demokrasi itu dipertanyakan.
"Demokrasi yang tenang, menurut saya adalah otokratisme terselebung, karena orang-orang dilarang melawan. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan, makanya namanya otokratik, otokratisme yang didukung oleh legalisme," pungkas Bivitri. (ndi/c1/rim)