JAKARTA - Anak-anak muda, yang memiliki suara determinatif pada pilpres mendatang, semakin memiliki kesadaran terkait isu krisis iklim, termasuk permasalahan transisi energi.
Karena besarnya suara anak muda pada pesta demokrasi mendatang, maka para capres-cawapres pun berlomba-lomba mendekati generasi Z dan milenial.
Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikutip dari Antara, suara anak muda pada Pilpres 2024 mencapai 55 persen atau 108 juta orang.
Lantas, bagaimana komitmen ketiga pasangan capres-cawapres untuk menangani isu krisis iklim yang semakin disorot oleh anak muda?
BACA JUGA:Wapres Sorot Candaan Zulhas Terkait Frasa 'Amin' usai Alfatihah Shalat
Menurut Juru Bicara Muda Anies-Muhaimin Grady Nagara pada Rabu (20/12) dikutip dari Youtube Indonesia Cerah, pasangan Capres-Cawapres 01 memberikan solusi dan komitmen untuk mengatasi krisis iklim berdasarkan lima pilar.
Pertama adalah tata kelola yang holistik dan berkesinambungan, artinya pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama terlibat dalam menangani isu krisis iklim dan transisi energi.
“Komitmen kami ketika nanti Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih itu adalah, bagaimana kebijakan itu bisa sinkron antara pusat sampai level daerah,” kata Grady Nagara.
Kedua adalah pemberian insentif dan disinsentif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait kinerja dalam menangani isu krisis iklim dan transisi energi.
“Misalnya, ada pejabat-pejabat publik di daerah yang sudah diberikan KPI (Key Performance Indicator), sudah diberikan komitmen, terutama terkait penanganan dan mitigasi krisis iklim dan transisi energi, itu kalau dia tidak melaksanakan itu dipotong tukinnya (tunjangan kinerja),” terang Grady.
Yang ketiga adalah kolaborasi dengan cara demokrasi data tentang kondisi krisis iklim dan energi terbarukan, sehingga bisa diakses oleh para stakeholder dan ahli di bidang terkait.
Kubu Anies-Muhaimin mengakui bahwa pemerintahlah yang memiliki otoritas dan kebijakan, tetapi ada expert di luar pemerintah atau pihak swasta yang harus dirangkul demi menangani isu iklim ini.
Swasta itu nantinya akan diberikan insentif dan pembiayaan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen mereduksi emisi karbon, sehingga mendorong lahirnya diversifikasi solusi yang tetap menghasilkan revenue.
“Kita tahu potensi carbon credit kita itu besar, tapi potensi ini belum diolah dengan baik. Nah caranya nanti perangkap pimpinan di masa depan itu harus mampu membangun diplomasi terkait carbon pricing ini,” tuturnya.