JAKARTA - Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau berlangsung singkat, dengan waktu kurang dari 15 menit.
RDPU tersebut merupakan agenda Panja RUU Penyiaran yang membahas penyiaran multiplatform, di ruang rapat komisi I gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8).
Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono mengingatkan dinamika aksi demo di luar kompleks parlemen yang terus berkembang. Ia khawatir jika rapat berlangsung terlalu lama, para peserta akan mengalami kesulitan saat meninggalkan gedung DPR.
“Kalau kita terlalu lama, nanti akan sulit keluar dari kompleks parlemen. Jadi kalau semua sepakat, teman-teman yang ingin pendalaman atau punya pertanyaan, tolong disampaikan secara tertulis saja melalui sekretariat. Nanti para narasumber bisa menjawab,” ujarnya.
Dengan kesepakatan tersebut, rapat diputuskan untuk dirampungkan agar pembahasan dapat dilanjutkan secara tertulis dan diselesaikan dalam forum resmi berikutnya. “Pendalaman akan dilakukan tertulis ya teman-teman anggota. Sepakat ya,” tutup Dave.
Diketahui, aksi demo di depan gedung DPR/MPR ricuh, Senin (25/8/2025) siang. Polisi berusaha memukul mundur pendemo dengan menyemprotkan water canon ke arah massa. Aksi ini bersamaan dengan RDPU yang digelar di Komisi I.
Kendaraan taktis polisi terlihat di parkir di tengah jalan. Polisi juga memukul mundur massa dari atas jembatan penyeberangan. Akibat kericuhan ini terlihat beton pembatas jalur Transjakarta rusak. Puing-puing batu bertebaran di sepanjang jalan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI sebagai respons terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai pertahanan siber.
“Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara pada sektor-sektor strategis,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
Menurut Sukamta, Cyber Command TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif dalam dinamika keamanan global. Ia menyinggung postur anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2026, yang menempati posisi kedua dengan total belanja Rp 185 triliun dari total anggaran Rp 1.498,2 triliun untuk 102 kementerian/lembaga.
“Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design Pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama, yaitu pangan, energi, siber, dan maritim,” katanya.
Sukamta memuji pidato Prabowo terkait pertahanan siber, menilai selaras dengan kebutuhan strategis nasional, khususnya merespons kompleksitas keamanan di kawasan Indo Pasifik. “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” tambah Sukamta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan percepatan modernisasi pertahanan berbasis teknologi dan penguatan sistem pertahanan siber saat sidang tahunan MPR 2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (beritasatu/c1/yud)
Kategori :