Bahlil Pastikan Tindak Tegas Praktik Tambang Ilegal

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen menindak tegas praktik penambangan ilegal di Tanah Air.
Ia menekankan beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapa pun pihak yang terlibat kegiatan terlarang tersebut.
Sejalan dengan arahan Presiden, Bahlil menekankan akan menindak tegas pelaku penambangan ilegal. “Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu seperti apa yang disampaikan presiden,” tegas Bahlil dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).
Dirinya kemudian menjelaskan, aktivitas tambang ilegal terbagi menjadi dua kategori, yaitu di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
Penambangan liar di dalam kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau dengan melampaui luasan izin yang diberikan.
Sementara itu, penambangan ilegal di luar kawasan hutan terjadi ketika pelaku tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
“Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, presiden telah membentuk satuan tugas penertiban kawasan hutan (Satgas PKH) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” papar Bahlil.
Dalam aturan tersebut, Satgas PKH diberi mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.
Satgas ini dipimpin langsung oleh menteri pertahanan, dengan jaksa agung, panglima TNI, dan kapolri sebagai wakil ketua. Anggotanya melibatkan tujuh menteri, salah satunya menteri ESDM.
Instruksi presiden mengenai penindakan tambang ilegal, tegas Bahlil, diharapkan menjadi pedoman jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, demi menjaga kedaulatan sumber daya alam serta keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama sejumlah menteri melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
Bahlil mengungkapkan, salah satu topik yang disoroti dalam pertemuan itu adalah aktivitas tambang ilegal. Awalnya, pembicaraan ini berfokus pada target ekonomi, pangan, energi, pertambangan, dan investasi strategis. Khusus topik pertambangan dan hilirisasi, Bahlil menyebut Presiden turut membahas aktivitas tambang ilegal.
Bahlil bahkan membeberkan,pihaknya, dalam hal ini Kementerian ESDM, menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan untuk kegiatan tambang. Padahal, perusahaan tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)  yang sah.
“Setelah dicek oleh Satgas, ada (kasus) IUP-nya belum ada, tapi kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining,” ungkap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Presiden pun langsung memberikan arahan kepada Bahlil agar praktik atau aktivitas tambang di Indonesia harus ditata dengan baik.
Dengan demikian, lingkungan dapat terjaga dengan baik, dan negara mampu mendapatkan manfaat dari kegiatan tambang yang dilakukan secara legal. “Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan laporan perihal maraknya aktivitas tambang ilegal di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai sekitar 1.063 aktivitas.
Presiden memastikan pihaknya beserta jajaran akan menertibkannya. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Berdasarkan catatannya, Prabowo mengungkapkan nilai aktivitas tambang tersebut yang telah dikeruk sekitar Rp 300 triliun. Tentu hal tersebut termasuk ke dalam kerugian negara.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta seluruh pihak untuk membantu negara dalam menghilangkan praktik atau aktivitas tambang ilegal, termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga para elite politisi. (beritasatu/c1/yud)