Masyarakat mengklaim telah menggarap lahan tersebut sebelum HGU diberikan, namun sejak 1972 hingga kini hak mereka belum diakui. Bahkan, aksi damai ribuan warga sejak April 2025 belum membuahkan hasil konkret. Mereka menuntut pencabutan HGU, pembebasan petani yang dikriminalisasi, dan penghentian intimidasi aparat di wilayah sengketa.
Kekerasan yang terjadi pada September 2023, termasuk penggusuran paksa dengan pengerahan ribuan aparat, menjadi bukti nyata bahwa negara lebih berpihak pada perusahaan. Keadilan substantif sangat jauh dari jangkauan rakyat kecil.
LBH Bandarlampung yang mendampingi warga mendesak pembentukan pansus agraria, evaluasi legalitas HGU, dan reformasi tata kelola pertanahan. Namun hingga kini, belum ada langkah struktural dari pemerintah daerah maupun pusat.
Tanpa reformasi yang menyentuh akar persoalan, kunjungan pejabat hanya menjadi simbol. Rakyat tidak butuh seremoni, mereka butuh keadilan atas tanah yang telah menjadi ruang hidup mereka secara turun-temurun. (pip/c1/abd)