Nusron Wahid Sebut Anggaran Ukur Ulang SGC Harus dari APBN

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 29 Jul 2025 - 20:04

-ilustrasi Edwin/Radar Lampung-

BANDARLAMPUNG – Sebelumnya, banyak pihak yang berkoar tentang adanya persoalan pada hak guna usaha (HGU) lahan Suger Group Companies (SGC) di Lampung.

Hingga banyak pihak itu menyuarakan untuk melakukan ukur ulang lahan perusahaan tebu yang berada di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung tersebut.

Kendati demikian, untuk ukur ulang HGU, dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Nusron Wahid, prosesnya tidak mudah. Sebab harus ada pemohon terlebih dahulu.

Diektahui, saat ini pemohon ukur ulang lahan SGC adalah dari DPR RI. Maka dimungkinkan anggaran ukur ulang dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pemohon inilah, menurut Nusron, yang bertanggung jawab menanggung biaya yang dikeluarkan dalam proses pengukuran ulang HGU ini.

Untuk pengukuran ulang HGU lahan SGC, kata Nusron, pemohon sudah ada dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sehingga, lanjutnya, anggaran yang akan digunakan untuk mengukur ulang HGU SGC berasal dari APBN.

’’Ini harus pakai APBN dan ini akan kami cek apakah kami ada anggaran untuk itu atau tidak," ujar Nusron, Selasa (29/7).

Lanjut Nusron, jika ada pemohon lain yang minta pengukuran ulang HGU SGC, misal dari pihak swasta yang klaim tanah tersebut, pihaknya akan ukur.

’’Karena dalam PP (peraturan pemerintah, Red), biaya ukur itu ditanggung oleh pemohon, kecuali pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) maka ditanggung negara. Karena ini korporasi kan tidak mungkin masuk PTSL," tuturnya.

"Kalau nanti semua APBN maka jadi presiden tidak bagus. Perusahaan tidak mau bayar PNBP dan lama-lama APBN habis bukan untuk pembangunan tapi untuk ukur dan yang di ukur korporasi. Sehingga kami sedang menunggu ada dari pemohon," sambungnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan, jika dalam data Kementerian ATR/BPN tidak ada HGU atas nama SGC.

"Dalam data kami tidak ada HGU atas nama SGC. Yang tercatat itu atas nama Gula Putih Mataram, ILCM atau Garuda Panca. Jadi secara legal formal, tidak ada entitas bernama SGC yang tercatat punya HGU," terangnya.

nusron wahid sebut anggaran ukur ulang sgc harus dari apbn                             bandarlampung – sebelumnya, banyak  pihak yang berkoar tentang adanya persoalan pada hak guna usaha (hgu) lahan suger group companies (sgc) di lampung. 
hingga banyak pihak itu menyuarakan untuk melakukan ukur ulang lahan perusahaan tebu yang berada di beberapa kabupaten di provinsi lampung tersebut. 
kendati demikian, untuk ukur ulang hgu, dikatakan oleh menteri agraria dan tata ruang (atr)/bpn nusron wahid, prosesnya tidak mudah. sebab harus ada pemohon terlebih dahulu.
diektahui, saat ini pemohon ukur ulang lahan sgc adalah dari dpr ri. maka dimungkinkan anggaran ukur ulang dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). 
pemohon inilah, menurut nusron, yang bertanggung jawab menanggung biaya yang dikeluarkan dalam proses pengukuran ulang hgu ini.
untuk pengukuran ulang hgu lahan sgc, kata nusron, pemohon sudah ada dari dewan perwakilan rakyat (dpr) ri.
sehingga, lanjutnya, anggaran yang akan digunakan untuk mengukur ulang hgu sgc berasal dari apbn.
baca juga:banyak sampah menumpuk di pinggri jalan bandar lampung, walhi soroti minimnya tps 
’’ini harus pakai apbn dan ini akan kami cek apakah kami ada anggaran untuk itu atau tidak," ujar nusron, selasa (29/7).
lanjut nusron, jika ada pemohon lain yang minta pengukuran ulang hgu sgc, misal dari pihak swasta yang klaim tanah tersebut, pihaknya akan ukur.
’’karena dalam pp (peraturan pemerintah, red), biaya ukur itu ditanggung oleh pemohon, kecuali pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) maka ditanggung negara. karena ini korporasi kan tidak mungkin masuk ptsl," tuturnya. 
"kalau nanti semua apbn maka jadi presiden tidak bagus. perusahaan tidak mau bayar pnbp dan lama-lama apbn habis bukan untuk pembangunan tapi untuk ukur dan yang di ukur korporasi. sehingga kami sedang menunggu ada dari pemohon," sambungnya.
pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan, jika dalam data kementerian atr/bpn tidak ada hgu atas nama sgc.
"dalam data kami tidak ada hgu atas nama sgc. yang tercatat itu atas nama gula putih mataram, ilcm atau garuda panca. jadi secara legal formal, tidak ada entitas bernama sgc yang tercatat punya hgu," terangnya.
baca juga:kurir 159 kg ganja asal padang lolos dari hukuman mati, pn tanjungkarang vonis seumur hidup
nusron pun menyampaikan permasalahan sengketa tanah di lampung, mulai dari mekanisme plasma.
sebab, dari laporan bupati banyak corporate pemegang hgu yang tidak memenuhi kewajiban 20 persen plasma.
"padahal plasma ini dituangkan di dalam pp dan uu. kami akan melakukan evaluasi dan cek di lapangan. kalau memang betul kita akan melakukan kegiatan penertiban dan penindakan," tuturnya.
"kalau yang bersangkutan akan mengajukan hgu nya, tidak dapat izin kalau tidak memotong 20 persen untuk kepentingan plasma. plasma ini diberikan kepada masyarakat sekitar dengan maksimal 2 hektare," sambungnya.
lebih lanjut, nusron memaparkan jika pihaknya juga membahas penanganan ip4t (invedtarisasi penguasaan, pemilikan, pengguna, dan pemanfaatan lahan hgu dan hgb yang sudah habis tidak di perpanjangan.
"disini jumlahnya ada 42 ribu hektaree dan ini kita diskusi untuk apa namun berdasarkan aturan ada empat, yaitu bisa diberikan kepada pemilik sebelumnya sepanjang yang bersangkutan masih menguasai dan memanfaatkan dengan baik," ungkapnya.
"kemudian diberikan untuk target objek reforma agraria (tora), diberikan ke bank tanah, dan dijadikan tanah cadangan untuk negara (tcun)," sambungnya.
ditambah nusron, ada permintaan agar tanah hgu dan pemanfaatan tanah di lampung dapat memberikan dan mempunyai kontribusi maupun benefit kepada pemerintah maupun masyarakat. 
"karena lampung ini masyarakat nya banyak kemudian lahan nya luas dikuasi oleh corporate sehingga menimbulkan isu ketidak adilan dan ini akan ditata ulang," tuturnya.
baca juga:pemkot ajukan 30 nama dirolling, kemendagri hanya izinkan 10 pejabat 
sebelumnya diberitakan, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional (kanwil bpn) lampung, hasan basri natamenggala menyampaikan sgc secara umum ada empat perusahaan.
terdiri dari, sweet indo lampung, garuda panca arta, dan indo lampung perkasa ketiganya ada di tulang bawang dan gula putih mataram di lampung tengah.
dari empat perusahaan ini ada 25 bidang yang pihaknya sebut dengan nomor identifikasi bidang dengan total luas 84.523,919 hektare. 
khusus di tulang bawang luasnya 70.028,408 hektare dan lampung tengah luasnya 14.495,511 hektare. 
berdasarkan hasil perhitungan kasar pihaknya untuk mengukur lahan sekitar 84 ribu hektare dibutuhkan biaya hampir rp 10 miliar.
"karena hitungan kasar kami untuk 84 ribu hektare itu hampir rp 10 miliar biaya pengukurannya belum mobilisasi orang dan mobilisasi alat," ujar hasan basri.
"mobilisasi orang diperlukan karena kewenangan yang mengukur lahan seluas itu adalah kementerian. kalau peralatan seluas itu kami yang ada di lampung tidak cukup mengukur seluas itu," sambungnya. (pip/c1/abd)