JAKARTA - Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengklaim ada tren positif dalam penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru. Menurutnya, sejak diluncurkan pada 13 Maret 2025, jumlah penyaluran tunjangan guru ini sudah melampaui target triwulan I.
Nunuk mengungkapkan, mulanya target triwulan I-2025 hanya mencapai 200 ribuan. Namun, kenyataannya melesat melebihi target yakni mencapai 587.905 atau sekitar 40 persen dari total sasaran.
Menurutnya, kecepatan daerah-daerah tersebut dalam penyaluran tunjangan guru antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Diantaranya, kepedulian guru dalam melakukan pemutakhiran data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), keaktifan guru dalam verifikasi dan validasi rekening pada Info GTK, serta respons cepat pemerintah daerah dalam memproses Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi guru yang datanya dinyatakan valid.
"Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40 persen dari 1.476.964 guru, telah menerima transfer langsung tunjangan guru. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan terus diupayakan berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/4).
Hingga Selasa (8/4), Kemendikdasmen mencatat sejumlah daerah yang persentase penyaluran tertinggi. Adapun daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan capaian penyaluran mencapai 93 Persen. Disusul oleh Provinsi Papua Selatan (92 persen); Kota Bengkulu (91 persen); Kota Magelang, Jawa Tengah (88 persen); dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu (85 persen).
Tidak hanya itu, sebanyak 146.608 guru non-ASN (setara dengan 37 persen) juga telah menerima tunjangan profesi guru. Termasuk 71.166 guru non-ASN yang telah memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024.
Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan, penyaluran tunjangan langsung ke rekening telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh para guru. Kebijakan ini dinilai menjadi sebuah langkah positif, efektif, dan dapat memotivasi guru untuk memberikan layanan pendidikan bagi murid-murid.