Aktivkan BPJS Ratusan Ribu Warga
SUKADANA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Lampung Timur menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Senin (11/12).
Seperti pada aksi sebelumnya, kedatangan elemen masyarakat itu untuk mendesak Pemkab Lamtim mengaktifkan kembali BPJS ratusan ribu warga yang telah dinonaktifkan.
Kedatangan elemen masyarakat tersebut disambut Asisten I Tarmizi, Plt. Kadis Kesehatan dr. Satya Purna Nugraha, Kadis Sosial Agus Subagyo, Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti, Anggota DPRD Siti Bariah dan jajaran Forkopimda.
Saat berdialog dengan para pejabat tersebut di Aula Sekretariat Kabupaten, perwakilan pengunjukrasa juga menghadirkan warga kurang mampu dari Kecamatan Marga Sekampung yang menjadi korban penonaktifan BPJS.
BACA JUGA:Perampok Rp 720 Juta Ditangkap
Yaitu, Adelia Nuraini (2) warga yang menderita penyakit cerebal palsy. Kemudian, Ria Wati (41) yang sedang hamil 8 bulan.
Dihadapan Asisten I dan jajaran perwakilan pengunjuk rasa mendesak Pemkab Lamtim segera mengaktifkan BPJS 2 warga kurang mampu.
Sebab, mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya, Adelia secara rutin harus menjalani terapi. Kemudian, Ria Wati juga harus menjalani pemeriksaan rutin kesehatan kandungannya.
Menanggapi desakan tersebut Asisten I Tarmizi menyatakan, BPJS 2 warga tersebut akan langsung diaktifkan.
Bahkan, Tarmizi juga langsung memerintahkan Plt. Kadis Kesehatan untuk membawa Adelia dan Ria Wati ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana untuk menjalani pemeriksaan menggunakan ambulans.
BACA JUGA:Diskes Catat 61 Penderita TBC Meninggal Dunia
Hal senada diungkapkan Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti yang menyatakan, kelengkapan berkas kedua warga tersebut telah diperiksa dan saat ini sudah diaktifkan.
Sebelum mengakhiri aksinya, para pengunjuk rasa berharap bukan hanya BPJS dua warga tersebut yang diaktifkan kembali. Namun, BPJS seluruh warga yang dinonaktifkan harus diaktifkan kembali.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi Lampung Timur menggugat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, Kamis 7 Desember 2023.
Elemen yang merupakan gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat tersebut mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menonaktifkan 250 ribu warga miskin sebagai peserta BPJS.