JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK mengenai pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Prasetyo menegaskan siapa pun berhak melaporkan, namun ia memastikan retret tersebut sesuai ketentuan negara yang berlaku.
’’Ya, itu hak kalau ada yang melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai aturan, sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa dibuktikan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.
Ia juga memastikan bahwa proses penunjukan pelaksana dan pelaksanaan retret sudah dilakukan sesuai prosedur yang transparan.
“Prosesnya terbuka. Pengelolanya sudah mengikuti prosedur yang ada. Saya jamin semua berjalan sesuai dengan aturan,” tambah Prasetyo.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan konflik kepentingan terkait pelaksanaan retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang pada Jumat, 28 Februari 2025.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga merupakan salah satu pelapor, menyampaikan bahwa pelaksanaan retret tersebut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Ia menyoroti penunjukan PT LTI sebagai penyelenggara retret yang diduga terhubung dengan lingkaran kekuasaan.
“Di titik itu saja sudah ada dugaan konflik kepentingan. Proses pengadaan barang dan jasa juga tidak mengikuti standar yang seharusnya dilakukan secara terbuka,” ujar Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga memberikan tanggapan soal laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Bima Arya menegaskan bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan penggunaan anggaran untuk acara tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Bima Arya juga memastikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan retret berasal dari APBN, kecuali biaya transportasi kepala daerah yang menggunakan APBD sesuai ketentuan kegiatan pemerintah pusat.
“Semua anggaran dari APBN dan siap untuk diaudit. Kami pastikan semuanya transparan dan sesuai aturan,” tambah Bima Arya.
Bima Arya juga mengapresiasi kritik dan pengawasan dari masyarakat sebagai bagian dari proses untuk memastikan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas kritik dan pengawasan masyarakat. Itu penting agar pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip bersih dan transparan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan, Bima Arya menegaskan bahwa Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi karena memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan acara besar seperti retret kepala daerah.
“Sifatnya seperti menyewa tempat. Akmil Magelang dipilih karena kapasitasnya yang besar untuk menyelenggarakan acara tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sebanyak 46 kepala daerah dilaporkan tidak menghadiri pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membeberkan, mereka absen tanpa keterangan, meskipun panitia telah memberi opsi untuk mengirimkan perwakilan jika tidak bisa hadir langsung.
’’Jika memang ada alasan tertentu yang membuat kepala daerah berhalangan hadir, kami meminta mereka mengirim wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang,” ujar Bima, dikutip pada Minggu (23/2).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kegiatan retret yang digelar sejak Sabtu (22/2).
Menurutnya, orientasi bagi wali kota atau bupati bukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan bagi daerah sendiri. Tujuannya agar para pemimpin baru tersebut memiliki bekal cukup dalam menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
’’Saya tegaskan, ini bukan kepentingan pusat. Ini kepentingan kepala daerah agar mereka siap menjalankan tugasnya. Selain itu, penting bagi mereka untuk mengenal satu sama lain,” kata Tito.
Namun, ketidakhadiran puluhan kepala daerah ini ternyata didominasi oleh kader PDIP. Hal ini terjadi setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar para kader menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Arahan dari Megawati muncul tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Situasi itu memunculkan spekulasi bahwa ketidakhadiran para kada bukan sekadar urusan administrasi, melainkan terkait dinamika politik yang tengah berkembang.
Belum ada keterangan lebih lanjut dari PDIP mengenai alasan di balik arahan tersebut. Sementara itu, agenda retret di Akmil Magelang tetap berlangsung tanpa kehadiran mereka.
Terpisah, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, memasuki hari ketiga retreat pada Minggu (23/2), masih ada puluhan kepala daerah belum bergabung. “Ya, yang belum bergabung 47 ya, silakan, teman-teman hitung sendiri lah. Ya kira-kira yang sudah ada di dalam ini ada berapa. Begitu ya,” kata Bima di Akmil.
Bima tak menampik, ada komunikasi dengan kepala daerah yang masih absen ikut retreat. Ia menyebut, kepala daerah yang belum bergabung retreat, sebenarnya ingin ikut bergabung termasuk dari PDIP. Hanya saja kapan mereka gabung, Bima tidak bisa memastikannya.
“Ya hasil pembicaraan seperti tadi. Ada keinginan untuk bergabung segera ya kita tunggu saja,” kata Bima.
“Ya, tapi kalau berbicara itu kalau teman-teman tadi bertanya kan, ya apakah PDIP sudah bergabung begitu? Ya, kalau dari data yang ada, ya tentunya kan sebagian juga sudah ada di sini bersama-sama kan,” tambah dia.
“Saya tidak berani pastikan soal waktu jumlah begitu. Tapi rasanya mungkin akan ada yang juga menambah untuk bergabung di sini,” kata Bima.
’’Kita selalu berharap semua teman yang belum bergabung, bergabung ya, tapi saya mendengar ada kemungkinan juga bertahap bergabung, tapi jumlahnya atau tidak, kita enggak tahu. Iya, kita belum bisa pastikan,” tutup Bima. (disway/c1/abd)
Kategori :