"Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut," jelas Amalia.
Sementara itu, pembuatan data tunggal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada di 27 kementerian/lembaga dan mengintegrasikannya menjadi satu data besar (big data).
Dengan begitu, data tunggal tersebut dapat digunakan kembali oleh K/L terkait dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Perlu diketahui, saat ini ada data kemiskinan makro dan mikro yang terdapat di BPS. Kemudian, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Kementerian Sosial menggunakan data yang dirilisnya sendiri, yakni DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pun dengan data penerima subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdapat di PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). (jpc/c1)