JAKARTA - Pemerintah sepakat menggunakan data tunggal milik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Data ini ditargetkan bisa rampung sebelum tahun 2025.
’’Targetnya kalau bisa tahun Inilah. Tahun depan bisa jadi buat pedoman,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam hal ini akan menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.
Ia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.
"Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. Dari analisis data yang masih berjalan, ia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.
"Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," ujarnya.
Ia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.