JAKARTA - Rencana pengalihan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan pengamat.
Penyebabnya, tidak sedikit pihak yang mulai mempertanyakan terkait dampak luas yang timbul dari perubahan kebijakan ini pada perekonomian.
Ditambah lagi, data terbaru dari survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya penurunan indeks keyakinan konsumen, khususnya pada aspek kondisi perekonomian saat ini, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan daya beli masyarakat, terutama pada kelas menengah dan menengah ke bawah.
Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai dengan kondisi tersebut, kebijakan pengalihan subsidi BBM ke BLT justru berisiko besar apabila dilaksanakan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi yang belum stabil dan daya beli masyarakat yang masih rapuh.
"Daya beli kelas menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama konsumsi rumah tangga. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah saat ini sedang tertekan," kata Achmad saat dihubungi oleh Disway (Grup Radar Lampung) Selasa 12 November 2024.
Achmad menambahkan berdasarkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari Bank Indonesia untuk Oktober 2024, komponen "Penghasilan Saat Ini" menurun dari 122,4 di bulan sebelumnya menjadi 117,9.
Kemudian komponen "Ketersediaan Lapangan Kerja" turun dari 108,2 menjadi 104,7, dan "Pembelian Barang Tahan Lama" turun dari 111,0 ke 107,0.
Penurunan ini kata Ahmad menandakan masyarakat, termasuk kelas menengah, merasakan adanya tekanan dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja, serta menurunnya kemampuan untuk melakukan pembelian barang tahan lama.
"BLT yang diberikan oleh pemerintah biasanya hanya untuk menutup sebagian kecil dari kenaikan biaya hidup, terutama bila inflasi melonjak. Masyarakat kelas menengah bawah, yang penghasilannya pas-pasan, akan merasa tertekan karena BLT yang mereka terima mungkin tidak akan mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal," sambungnya.
Kebijakan yang menyebabkan kenaikan harga BBM sering mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Jika pengalihan subsidi menjadi BLT dilakukan saat ini, ada risiko ketidakpuasan sosial yang lebih besar, terutama dari kelas menengah yang merasa terabaikan.
"Kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi akan merasa tertekan dengan kenaikan harga BBM yang langsung mempengaruhi pengeluaran rumah tangga mereka," ucap Achmad.
Diketahui sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bila pemerintah akan menerapkan mengubah pemberian subsidi BBM menjadi BLT.
Bahlil selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi dalam rapat koordinasi perdana antar Kementerian/Lembaga terkait subsidi tepat sasaran menyampaikan beberapa kesimpulan sementara telah dicapai.
Di antaranya, skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan.
Sementara itu, untuk subsidi BBM dan listrik, akan dilakukan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi yang diusulkan. Adapun salah satu opsi dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk BLT.(*)