JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan dimulai pada awal 2025.
Hal ini disebabkan anggaran untuk program tersebut baru tersedia tahun depan. Saat ini, program masih dalam tahap persiapan, termasuk uji coba dan sosialisasi.
“Jadi, ini sangat teknis terkait Makan Bergizi Gratis,” ujar Rahayu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu menjelaskan bahwa program yang menjadi bagian dari visi dan misi Prabowo ini memerlukan adaptasi dari kabinet pemerintahan yang baru. Program ini juga diperkirakan membutuhkan 48 ribu dapur di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaannya.
Rahayu juga menambahkan bahwa pada tahap awal, program ini belum dapat langsung menyentuh seluruh 82 juta penerima yang ditargetkan.
Karena itu, alokasi anggaran untuk program ini akan ditingkatkan secara bertahap di tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, Rahayu menyambut positif perhatian terkait masalah gizi yang disampaikan sejumlah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam debat.
Menurutnya, hal ini menunjukkan dukungan terhadap program andalan Prabowo yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami sangat menyambut baik jika anggaran memungkinkan untuk menyediakan asupan tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil di Jakarta,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Makan Siang Gratis pada tahap awal sebesar Rp71 triliun tidak membuat bengkak defisit APBN 2025.
Hal itu sejalan dengan defisit APBN 2025 yang berada pada rentang 2,29 persen hingga 2,82 persen dari dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau di bawah 3 persen, sebagaimana tercantum dalam postur APBN 2025 yang telah disepakati Panja A Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu.
Bahkan, defisit tersebut telah mempertimbangkan program unggulan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu makan bergizi gratis bagi pelajar.
“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen - 2,82 persen. Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top, di atas itu. tapi sudah di dalamnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).
Bendahara negara juga memastikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang masih berjalan di DPR ini disusun dengan mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan tim dari presiden-wapres terpilih.
Bahkan secara proses, RAPBN 2025 akan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapat persetujuan UU APBN.