Prabowo Siap Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menanggung penuh tanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia meminta agar isu terkait pembiayaan proyek tersebut tidak dibesar-besarkan karena proyek strategis nasional itu akan terus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa (4/11).

Dalam kunjungan itu, ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur besar seperti kereta cepat bukan semata urusan bisnis atau keuntungan ekonomi, tetapi bentuk pelayanan publik dari negara kepada rakyatnya.

“Saya sudah mempelajari persoalannya. Tidak ada yang perlu diributkan. Kalau memang ada utang, itu tanggung jawab saya sebagai presiden. Proyek ini untuk rakyat, bukan untuk mencari keuntungan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, transportasi massal modern seperti kereta cepat adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan layanan publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

Ia menilai, pemerintah memang wajib memberikan dukungan keuangan terhadap proyek strategis yang manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan.

Ia berjanji akan memastikan tidak ada penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan dana publik dalam proyek tersebut.

“Uang rakyat tidak boleh disalahgunakan. Saya pastikan seluruh pembiayaan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait pembiayaan KCJB yang disebut melibatkan utang besar.

Prabowo menegaskan pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan memperpanjang perdebatan mengenai beban utang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah agar proyek kereta cepat tetap berjalan optimal tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap keuangan negara.

Dengan sikap tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek strategis nasional yang mendukung peningkatan konektivitas antardaerah.