SPBUN PTPN I Regional 2 Minta Penanganan Penyerobotan Lahan Dilakukan Tegas dan Terukur

JAKARTA, RADAR LAMPUNG — Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 kembali menyuarakan penolakan terhadap aksi penjarahan dan okupasi ilegal yang terjadi di sejumlah areal perkebunan negara. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/11/2025).

Ketua Umum SPBUN PTPN I Regional 2, Adi Sukmawadi, menuturkan bahwa pihaknya mendukung agenda Reforma Agraria yang diusung pemerintah, namun mengingatkan agar implementasinya tidak berjalan secara serampangan hingga berimbas pada keberlanjutan operasional BUMN perkebunan.

“Reforma Agraria adalah program strategis untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi pelaksanaannya harus hati-hati, jangan sampai mengorbankan aset negara maupun ribuan pekerja yang menggantungkan hidup pada perkebunan. HGU PTPN I merupakan aset yang dilindungi undang-undang,” ujar Adi.

Adi mengungkapkan bahwa kasus penyerobotan lahan, terutama di wilayah Jawa Barat, telah menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat sekitar. Tindakan intimidatif maupun aktivitas ilegal di kebun, kata dia, tidak hanya menghambat produksi, tetapi juga mengancam kesejahteraan buruh perkebunan.

“Setiap upaya okupasi ilegal berarti menggerus produktivitas dan pendapatan pekerja. Kami meminta Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan agar konflik di lapangan diselesaikan secara dialogis dan sesuai aturan hukum,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, SPBUN juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan masyarakat, petani, maupun pemerintah daerah dalam mengoptimalkan lahan tidak produktif, selama tidak mengganggu inti areal HGU dan fungsi ekologis kebun.

RDP ini menjadi ajang bagi SPBUN PTPN I Regional 2 menegaskan komitmen menjaga keberlangsungan aset negara sekaligus mendukung Reforma Agraria yang adil, terukur, dan berkelanjutan, selaras dengan upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan nasional. (*)