RADAR LAMPUNG, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih, mendapatkan perhatian serius terkait jumlah menteri dan wakil menteri yang bertambah.
Menurut ekonom dan dosen UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, struktur pemerintahan yang terlalu besar menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan anggaran.
Achmad menjelaskan bahwa beban anggaran untuk menggaji menteri dan wakil menteri bisa mencapai Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.
BACA JUGA:KPK Ingatkan Penasihat, Utusan, Hingga Stafsus Presiden dan Wapres Wajib Sampaikan LHKPN
Hal ini terjadi karena struktur pemerintahan yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas". Biaya besar ini mencakup gaji, fasilitas, dan operasional yang diperlukan untuk menopang pemerintahan yang besar.
Achmad juga menyoroti langkah Prabowo yang mengusulkan untuk menghentikan program Studi Banding ke luar negeri.
Meski langkah ini dinilai baik, Achmad menilai bahwa penghematan anggaran seharusnya dilakukan lebih menyeluruh dengan merampingkan birokrasi dan rasionalisasi jumlah kementerian serta pegawai yang tidak efisien. (disway/abd)
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyentuh berbagai aspek, seperti penggabungan kementerian dengan fungsi serupa, pengurangan staf ahli yang berlebihan, serta peninjauan anggaran operasional lembaga pemerintahan.
Achmad menyimpulkan bahwa dengan pendekatan tersebut, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan program strategis seperti studi banding yang benar-benar relevan untuk perbaikan kebijakan di Indonesia.